Jakarta, Poroskeadilan.com _ Prahara pengecer dilarang jual gas subsidi LPG 3 kg berakhir tragis, ada korban jiwa, serta sengsarakan puluhan juta rakyat miskin, PKL Usaha Mikro, Petani dan Nelayan sasaran. Lebih dari itu, subsidi gas melon yang sudah berlangsung 18 tahun sejak 2007 disinyalir bocor hingga 60%, dimana subsidi tahun 2025 sebesar 87,5 trilyun. Juga apa yang disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, sebesar 50% dari Rp 500 trilyun bansos lima tahun terakhir tidak tepat sasaran. Sebuah kenyataan yang sangat memiluhkan.
Namun, ini merupakan kotak pandora ditengah Presiden Prabowo berdiri tegak lurus lakukan efisiensi dan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali segera ditertibkan, di efisiensikan, dan di usut tuntas dugaan koeupsi kebocoran subsidi migas dan bansos yang telah menggarong uang negara ribuan trilyun, dan sengarakan rakyat Indonesia, tegas Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dr Ali Mahsun ATMO M Biomed Jakarta Kamis 13/2/2025.
Ketika tidak ada korupsi dan kebocoran kekayaan Indonesia yang sangat kaya raya yang terkelola secara baik dan benar maka Indonesia adil makmur maju dan adidaya mampu diwujudkan. Hal ini pernah direngkuh nusantara abad VII Kerajaan Sriwijaya dan abad XIV Kerajaan Majapahit, imbuh Pembantu Rektor Undar Jombang Jatim 2010-2012
Kondisi ekonomi Indonesia saat ini hadapi masalah dan tantangan sangat berat. Daya beli rakyat dan omset PKL UMKM terus menurun. Oleh karena itu, kebijakan Presiden Prabowo lakukan efisiensi dan pemberantasan korupsi harus didukung semua pihak. Lebih dari itu, penegak hukum, Jaksa Agung, Kapolri, BPKP dan KPK harus bertindak super cepat sebagaimana perintah tegas Presiden Prabowo pada Pembukaan Kongres Muslimat NU di Surabaya Senin 10/2/2025, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh yang sudah 13 tahun dampingi PKL dan UMKM Indonesia
