NTP Bengkulu Tertinggi Nasional, Pemprov Targetkan Percepatan Tanam Padi 8.214 Hektare

Bengkulu, Poroskeadilan.com.  – Provinsi Bengkulu mencatatkan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 206,79, tertinggi secara nasional. Capaian tersebut didukung kontribusi komoditas unggulan daerah, terutama karet dan kelapa sawit.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Eko Nugroho Dharmo, dalam Rapat Koordinasi Pendayagunaan Penyuluh Pertanian untuk mendukung percepatan tanam padi melalui program Modern Advanced Agriculture System (PM-AAS) di Balai Raya Semarak Bengkulu, Jumat (30/10).

“Tentu Provinsi Bengkulu sangat berperan dan berkontribusi positif melalui komoditas karet dan kelapa sawit sebagai produk unggulan daerah. Kalau kita lihat, NTP Bengkulu paling tinggi, yakni 206,79,” kata Eko.

Dalam kegiatan yang dibuka Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, tersebut, pemerintah juga membahas percepatan perluasan areal tanam padi melalui program PM-AAS.

Provinsi Bengkulu menargetkan luas tanam mencapai 8.214 hektare. Hingga Oktober 2026, realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) melalui program tersebut tercatat sebesar 1.171,37 hektare.

Mian mengapresiasi dukungan Kementerian Pertanian melalui program PM-AAS. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama penyuluh pertanian turun langsung ke lapangan untuk mengawal pelaksanaan program, terutama memastikan kesiapan lahan dan percepatan tanam.

“Kami mengapresiasi Kementerian Pertanian RI dengan adanya program ini sebagai strategi baru. Saya berharap pemerintah kabupaten dan kota benar-benar hadir dan turun langsung ke lapangan, bukan hanya di balik meja,” tegas Mian.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah daerah, penyuluh, dan petani agar target perluasan areal tanam dapat tercapai serta mendorong peningkatan produksi pangan.

Pemprov Bengkulu berharap capaian NTP dapat terus dipertahankan, sekaligus memperkuat produktivitas pertanian melalui optimalisasi peran penyuluh dan percepatan tanam padi guna mendukung ketahanan serta swasembada pangan.

Sumber : Rilis Pemprov

Editor : Doni