Komisi V DPR Setujui Penyesuaian Anggaran Kemenhub 2026-2027, Pagu Efektif 2026 Jadi Rp30,74 Triliun
Image : Rapat Kerja yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Jakarta, Poroskeadilan.com. – Komisi V DPR RI menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2026 dan 2027 dalam Rapat Kerja yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026)
Dalam rapat tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kronologis perubahan anggaran Kemenhub untuk tahun 2026 dan 2027 sebagai bagian dari evaluasi serta penyesuaian anggaran.
Untuk Tahun Anggaran 2026, pagu awal Kemenhub ditetapkan sebesar Rp28,49 triliun. Dalam perjalanannya, terdapat blokir direktif Presiden sebesar Rp15,16 miliar, pergeseran anggaran ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp2,89 triliun, serta penyesuaian melalui penerimaan Badan Layanan Umum (BLU), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp15,5 triliun.
> “Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pagu efektif Kemenhub Tahun Anggaran 2026 menjadi sebesar Rp30,74 triliun,” kata Dudy Purwagandhi.
Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2027, pagu awal Kemenhub ditetapkan sebesar Rp32,93 triliun. Selanjutnya dilakukan penyesuaian sumber pendanaan sebesar Rp1,46 triliun.
Selain itu, Kemenhub memperoleh tambahan anggaran dari Rupiah Murni sebesar Rp4,58 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran backlog infrastructure maintenance and operation (IMO) perkeretaapian, penanganan perlintasan sebidang, serta penyelenggaraan layanan transportasi keperintisan.
> “Dengan penyesuaian tersebut, kami berupaya memastikan anggaran Tahun 2027 semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat, meningkatkan keselamatan, serta memperkuat konektivitas transportasi,” ujar Dudy.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Basarnas Mohammad Syafii.
Sumber: Kemenhut RI
Editor : Doni
