QRIS Tumbuh Pesat, Bengkulu Percepat Transformasi Keuangan Digital
Bengkulu, Poroskeadilan.com – Upaya mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah di Provinsi Bengkulu terus diperkuat. Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Capacity Building pengisian evaluasi kinerja (Championship) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu Tahun 2026 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (13/4).
Mengusung tema “Penguatan Laporan Championship TP2DD Menuju Bengkulu Pacak Digital”, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital, khususnya di sektor keuangan.
Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir, mulai dari perwakilan pemerintah kabupaten/kota, sektor perbankan, hingga instansi terkait yang berperan aktif dalam percepatan digitalisasi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menegaskan bahwa TP2DD memiliki peran penting sebagai wadah kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat adopsi sistem keuangan digital.
Tak hanya itu, kegiatan ini juga dirancang untuk memperdalam pemahaman peserta terkait indikator dan mekanisme penilaian Championship TP2DD, sehingga setiap daerah mampu menyusun laporan kinerja secara lebih optimal dan terarah.
Dari sisi perkembangan, digitalisasi di Bengkulu menunjukkan tren positif. Hingga Februari 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat telah melampaui 281 ribu pengguna, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 12,4 persen. Bahkan, volume transaksi meningkat signifikan hingga 27 persen.
Peserta Capacity Building mengikuti kegiatan dengan seksama, Senin (13/4). (Murdani)
Capaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat semakin terbiasa dan percaya terhadap sistem pembayaran non-tunai, sekaligus memperkuat fondasi ekosistem ekonomi digital di daerah.
Meski demikian, Herwan Antoni mengingatkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Saat ini, posisi Bengkulu masih berada di peringkat ke-9 dari 10 provinsi di Sumatera dalam penilaian TP2DD.
“Kondisi ini harus menjadi pemicu bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat digitalisasi di daerah,” tegasnya.
Ia mengakui, sejumlah tantangan masih menghambat, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga kebiasaan penggunaan sistem manual. Bahkan, beberapa daerah disebut masih berada di kisaran 50 persen dalam implementasi transaksi non-tunai.
Untuk itu, pemerintah daerah didorong agar semakin masif menerapkan transaksi non-tunai, baik dalam pengelolaan anggaran maupun pelayanan publik. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal yang semakin dinamis.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh daerah di Bengkulu dapat mempercepat langkah menuju transformasi digital yang lebih merata dan berkelanjutan.
Penulis: Murdani
Editor: Hari Budi
