APKLI-P Guncang MBG Prabowo: Serapan Anggaran Rendah, Keracunan, dan Ribuan Dapur Fiktif!

JAKARTA, Poroskeadilan.com – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO M. Biomed, menyuarakan dukungan penuh agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi total terhadap program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini muncul menyusul rendahnya serapan anggaran dan maraknya masalah yang dilaporkan terjadi di lapangan.

Program MBG dicanangkan dengan tujuan mulia dan strategis untuk membentuk “Generasi Emas Indonesia” dengan target melayani 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil. Bahkan, pagu anggaran yang disiapkan untuk APBN 2026 sangat besar, mencapai sekitar Rp 335 triliun.

“Kita semua tidak rela program ini tidak maksimal apalagi alami kegagalan,” tegas dr. Ali Mahsun, yang juga menjabat sebagai Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), di Jakarta pada Selasa (23/9/2025).

Paradoks Program MBG: Serapan Anggaran Minim, Masalah Mendesak

Realitas implementasi MBG menunjukkan tantangan serius. Hingga 8 September 2025, serapan anggarannya sangat rendah, baru mencapai Rp 13 triliun (18,3%) dari total alokasi APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun.

Lebih mengkhawatirkan lagi, di lapangan dilaporkan terjadi banyak masalah, termasuk:

1. Kasus keracunan yang menimpa 5.320 anak sekolah.

2. Ditemukannya lebih dari 5.000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) fiktif.

3. Berbagai indikasi penyalahgunaan anggaran.

Menurut dr. Ali Mahsun, kondisi ini juga dinilai seakan menciptakan “kongkalikong baru” bagi para pemilik modal, penguasa, dan kroninya. Sementara itu, pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kesulitan terlibat karena terkendala modal investasi yang mahal.

“Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan misi besar MBG, serta marwah kepemimpinan Presiden Prabowo yang nyata berpihak ke ekonomi rakyat PKL UMKM. Untuk itu, kami mendukung penuh Presiden segera lakukan evaluasi total MBG,” imbuhnya.

Alihkan Keuntungan Investor ke Rakyat Kecil

Dokter ahli kekebalan tubuh tersebut menyoroti alokasi biaya per anak per hari sebesar Rp 15.000. Ia menjelaskan bahwa hanya Rp 10.000 yang dialokasikan untuk memenuhi gizi, dan itu pun belum dikurangi keuntungan pihak pengelola.

“Yang Rp 5 ribu masuk ke investor, yayasan dan transportasi,” ungkap Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 ini.

Ia menyarankan agar kantin sekolah, kuliner di sekitar sekolah, atau para PKL UMKM dilibatkan secara langsung. Keterlibatan mereka diyakini akan memberikan kemanfaatan yang jauh lebih besar bagi anak sekolah dan ibu hamil, serta secara signifikan dapat membatasi risiko KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan keracunan.

“Dan yang pasti PKL UMKM mendapatkan kemanfaatan sangat besar sesuai dengan marwah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nyata berpihak ke ekonomi rakyat kecil,” pungkas dr. Ali Mahsun.

APKLI-P khawatir, tanpa evaluasi total, anggaran Rp 335 triliun untuk APBN 2026 akan semakin menimbulkan masalah dan memperbesar risiko kegagalan program MBG.