Poroskeadilan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu menegaskan peran pihak Kelurahan sangat vital dalam penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kota Bengkulu.
Pasalnya, keberadaan kampung keluarga berkualitas merupakan strategi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di tingkat kampung untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Berbicara terkait penyelenggaraan Kampung KB. Disini kita harus memiliki presepsi yang sama, karena pada hakikatnya program ini untuk pengaturan dan pengendalian penduduk demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Asisten I Eko Agusrianto didampingi Kepala DP3AP2KB Dewi Dharma saat membukan kegiatan pembinaan Kampung KB yang dihadiri para Camat, Lurah dan LPM di ruang Hidayah I, kantor Walikota, Rabu (6/12).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada 2023. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 275,7 juta jiwa.
Lanjut Eko, penambahan jumlah penduduk tersebut tentu menimbulkan berbagai dampak termasuk di Kota Bengkulu. Jika dilihat, hal ini seperti pisau bermata dua, bisa bermakna suatu keuntungan (kesempatan) yang disertai dengan bahaya/ancaman (harga yang harus dibayar).
“Menyoal pertumbuhan penduduk ini, bisa menjadi aset dan kekuatan bangsa jika didayagunakan. Tetapi jika tidak, tentu akan menjadi beban negara, seperti yang kita lihat saat ini, tingginya angka pengangguran, stunting, kemiskinan dan lainnya,” jelas Eko.
Maka dari itu, Eko ingin kampung KB di Kota Bengkulu dapat menjawab tantangan itu. Contohnya di Jepang dan Singapura, kedua negara tersebut dapat melakukan pengaturan dan pengendalian penduduk sehingga meningkatkannya kualitas hidup.
“Kampung KB ini harus didukung dan dimaksimalkan. Jangan hanya batas sosialisasi saja, tetapi harus menjadi potret untuk mewujudkan generasi emas 2045,” tuturnya.
Untuk mewujudkan itu semua, Eko meminta seluruh kelurahan dapat bersinergi dan kolaborasi dengan mengsinkronkan serta mengimplementasikan program-program Pemkot Bengkulu yang ada.
“Saya punya keyakinan kita bisa melaksanakannya. Kita harus bekerja keras lagi sehingga hal tersebut menjadi tolok ukur kemajuan Kota Bengkulu,” jelasnya.
Selain itu, penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Kota Bengkulu juga sebagai upaya menekan angka stunting dan diharapkan angka stunting di tahun 2024 turun hingga menjadi satu digit ataupun 9 persen.
“Ini juga cara untuk menekan stunting. Karena dengan adanya pengendalian penduduk tentu dapat juga menjaga kesehatan ibu dan anak. Maka dari itu, kampung KB ini jangan sekedar nama melainkan mencerminkan tingkat kenyamanan, tingkat kesejahteraan hingga tingkat kesehatan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Dewi Dharma mengatakan terwujudnya kampung berkualitas di 67 Kelurahan berdasarkan Inpres Nomor 3 tahun 2022.
Inpres ini berisi instruksi untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas melalui beberapa cara.
“Ini salah satu upaya kita menekan angka stunting. Untuk itu, kampung KB ini harus benar-benar diimplementasikan,” ujar Dewi. (MCKB)