Selain Jaga Kelestarian, Gubernur Rohidin Inisiasi Hutan Bengkulu Bermanfaat Ekonomi dan Sosial
Bengkulu, Poroskeadilan.com – Dengan luas wilayah hutan Bengkulu lebih dari 43 persen dari luas total wilayah serta ada beberapa titik kawasan cagar alam, hutan lindung taman wisata alam, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memastikan peran Bengkulu dalam isu penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menjadi sangat strategis.
Tapi lebih dari itu, menurut Gubernur Bengkulu yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dengan adanya keberadaan hutan tersebut.
“Setelah ada sosialisasi dan implementasi kebijakan nasional terkait dengan pengelolaan hutan dan lahan kita ingin mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dengan adanya hutan yang ada di Bengkulu,” jelas Gubernur Rohidin usai membuka Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia’s Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 TA 2023, di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Rabu (08/02).
Lanjut Gubernur Bengkulu ke-10 ini, dalam skenario penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, sebagaimana dinyatakan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, bahwa FOLU atau Sektor Kehutanan dan penggunan lainnya, diproyeksikan akan berkontribusi hampir 60 persen dari total penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dibanding sektor lainnya yaitu Energi, Pertanian, Industrial Process and Production Use (IPPU), serta sektor limbah.
“Jadi setelah dilakukan kajian akademik dan sosialisasi sehingga nanti baru di konversi dalam bentuk kebijakan ekonominya. Jadi nanti kita masyarakat Bengkulu diminta untuk menjaga kawasan hutan tapi kita tetap mendapatkan manfaat ekonomi secara maksimal. Ini karena kita bukan hanya mendukung tapi justru sebagai inisiatornya,” pungkas Gubernur Rohidin.
Disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Ketua Harian II Tim FOLU Net Sink 2030 Agus Justianto, dalam rangka turut serta mendukung progam pengendalian perubahan iklim melalui pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, pihaknya telah mendapatkan komitmen dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang telah mempunyai Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Dimana salah satu sub kegiatannya adalah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.
“Dengan demikian Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi, Pelaku usaha serta para pihak terkait lainnya diharapkan dapat bekerja bersama secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik serta peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dalam memberikan manfaat untuk adaptasi dan mitigasi iklim sambil memastikan perlindungan sosial dan lingkungan,” terangnya.
Sementara itu dijelaskan Plt. Kadis LHK Provinsi Bengkulu Safnizar, kegiatan sosialisasi sub nasional ini merupakan salah satu langkah awal penyebarluasan informasi implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 khususnya di Provinsi Bengkulu.
“Kegiatan sosialisasi ini akan dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Bengkulu, yang bertujuan untuk menyusun suatu dokumen perencanaan yang menjabarkan target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan tahun 2030 di Provinsi Bengkulu,” ujarnya.
