Jakarta, Poroskeadilan.com. – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Merah Putih (APKLI MP) segera menghadirkan Primer Nasional Koperasi (Primnaskop) Agregator UKM PKL dan Sekolah Usaha Rakyat Kecil (SURK) sebagai upaya memperkuat kapasitas, daya saing, serta tata kelola ekonomi rakyat kecil di Indonesia.
Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, mengatakan keberadaan agregator ekonomi rakyat yang menghubungkan sektor hulu atau produsen dengan sektor hilir atau perdagangan menjadi kebutuhan mendesak. Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi dan kekuatan ekonomi rakyat kecil.
Menurut Ali Mahsun, Primnaskop Agregator UKM PKL diharapkan menjadi instrumen sinergi dan kolaborasi dengan Koperasi Merah Putih (KMP), yang didorong Presiden Prabowo Subianto, serta berbagai pemangku kepentingan ekonomi lainnya.
“Keberadaan sebuah agregator ekonomi rakyat kecil sektor hulu dan sektor hilir adalah kebutuhan urgensif untuk memaksimalkan tata kelola potensi dan kekuatan ekonomi rakyat kecil,” kata Ali Mahsun di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).
Ia menilai, penguatan ekosistem ekonomi rakyat perlu dilakukan agar semakin solid, tangguh, dan kuat sebagai fondasi perekonomian nasional. Di sisi lain, peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil, khususnya UKM dan pedagang kaki lima (PKL), juga menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan era digital dan dinamika geoekonomi global.
Untuk merealisasikan program tersebut, Ali Mahsun memanggil Wakil Ketua Umum Bidang Koperasi dan Ekonomi Kreatif, Ir. Abdul Rochim, serta Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Pendampingan, Dr. Ir. Eni Susanti.
Abdul Rochim mendapat tanggung jawab untuk menyiapkan Primnaskop Agregator UKM PKL Indonesia. Sementara itu, Eni Susanti ditugaskan mewujudkan Sekolah Usaha Rakyat Kecil (SURK) sebagai sarana peningkatan kapasitas dan pendampingan pelaku UKM dan PKL.
“Sekolah Usaha Rakyat Kecil (SURK) itu mendasar, strategis, dan penting keberadaannya. Selain mendongkrak kapasitas pelaku usaha, SURK juga menjadi instrumen pendampingan UKM dan PKL Indonesia agar mampu maju dan unggul,” ujarnya.
Ali Mahsun menegaskan, SURK tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan pasar dan persaingan usaha.
SURK Diluncurkan pada Rakernas November 2026
Sebagai langkah awal, Sekolah Usaha Rakyat Kecil (SURK) direncanakan diluncurkan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKLI Merah Putih pada November 2026. Peluncuran tersebut dijadwalkan dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI, Prof. H. Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam kesempatan yang sama, Ali Mahsun juga memerintahkan penyusunan naskah akademik pembentukan Badan Perekonomian UMKM Republik Indonesia.
Selain itu, ia meminta agar aspek legal dan administrasi program Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP) bagi UKM dan PKL Indonesia segera dipersiapkan.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya APKLI Merah Putih memperkuat dukungan kelembagaan, pendampingan, serta akses pengembangan usaha bagi pelaku ekonomi rakyat kecil.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kober Mie, Tebet, Jakarta Selatan, turut hadir Ketua Harian APKLI MP Ellif Kirmawati, S.Si., M.M., Wakil Sekretaris Jenderal M. Yusuf Paitaha, S.H., serta sejumlah ketua bidang, yakni Salamun dan Waluyo.
Pada lokasi yang sama, Ali Mahsun juga memanggil Ketua Bidang Advokasi, Regulasi, dan Legalitas DPP APKLI Merah Putih, Ardi Syahwal, S.H., untuk menyiapkan berbagai kebutuhan organisasi dari aspek hukum, regulasi, dan legalitas.
Melalui pembentukan Primnaskop Agregator UKM PKL dan SURK, APKLI Merah Putih berharap pelaku usaha kecil dan pedagang kaki lima memiliki kapasitas yang lebih kuat, jaringan usaha yang lebih luas, serta kemampuan untuk berkembang di tengah perubahan ekonomi nasional dan global.
Editor : Doni
🗓️ Oktober 9, 2026