Pemprov Bengkulu Dukung Penuh Pemeriksaan Pendahuluan BPK, Sekda Minta OPD Siapkan Data

Bengkulu, Poroskeadilan.com.  – Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya mendukung penuh pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait kepatuhan atas pengelolaan belanja modal serta belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, saat menghadiri Entry Meeting bersama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (21/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Herwan mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu agar memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan dengan menyiapkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa.

Menurut Herwan, pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan penting untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan belanja modal maupun belanja barang dan jasa agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

> “Untuk seluruh Bapak dan Ibu Kepala OPD, saya selaku Sekda menyampaikan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini sangat penting bagi kita. Tujuannya untuk mengidentifikasi apa saja yang harus kita lakukan dalam mengelola belanja modal serta belanja barang dan jasa agar sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” ujar Herwan Antoni.

Ia menegaskan Pemprov Bengkulu akan terus bersinergi dengan BPK pada setiap tahapan pemeriksaan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.

> “Data harus terbuka dan disiapkan dengan baik, sehingga proses sinkronisasi dan pemeriksaan dapat dilakukan secara tepat,” tegasnya.

Dalam Entry Meeting tersebut, Herwan didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi, Plt Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu R.A. Denni, serta seluruh kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Pemprov Bengkulu berharap proses pemeriksaan pendahuluan BPK dapat berjalan efektif sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Editor : Doni