Pemprov Bengkulu Tindak Lanjuti Hasil Survei Integritas KPK, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan

Bengkulu, Poroskeadilan.com.  –  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Salah satunya melalui tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut dibahas dalam rapat tindak lanjut SPI KPK di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (13/11). Rapat dipimpin Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, serta dihadiri sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Dalam rapat tersebut, Dewi Indriana dari Tim Tindak Lanjut SPI KPK mengungkapkan bahwa Provinsi Bengkulu memperoleh skor SPI sebesar 62,16 pada 2025.

“Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan integritas dan mencegah potensi praktik korupsi,” kata Dewi.

Ia juga menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola pemerintahan, termasuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi di lingkungan perangkat daerah.

Sementara itu, Nandar Munadi menegaskan bahwa tindak lanjut hasil SPI membutuhkan komitmen bersama seluruh OPD melalui langkah perbaikan yang konkret dan terukur.

“Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian bersama, sehingga setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab,” tegas Nandar.

Melalui rapat tersebut, Pemprov Bengkulu berharap hasil SPI menjadi acuan untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun budaya kerja yang berintegritas.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Bengkulu dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari korupsi.

Sumber : Rilis Pemprov

Editor : Doni