Diskominfotik Bengkulu Gelar Penguatan Kapasitas Pengelola Media Sosial OPD

Bengkulu, Poroskeadilan.com. – Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menggelar kegiatan Optimalisasi dan Penguatan Kapasitas Media Sosial Masyarakat di Provinsi Bengkulu yang berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan tersebut diikuti para pengelola media sosial dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai upaya meningkatkan kemampuan aparatur dalam mengelola media sosial dan menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara efektif.

Kepala Diskominfotik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesha, mengatakan media sosial saat ini telah menjadi ruang strategis dalam penyebaran informasi publik.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kapasitas para pengelola media sosial agar mampu menghasilkan konten yang informatif, kreatif, dan berkualitas.

Menurutnya, media sosial pemerintah memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik, berbagai program, kebijakan, dan capaian pembangunan dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.

“Kami berharap melalui kegiatan ini akan lahir pengelola media sosial yang memiliki kompetensi dalam memproduksi konten, mengelola informasi publik, serta mampu menyampaikan berbagai program pembangunan di sektor masing-masing secara menarik dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Nelly.

Ia menjelaskan, program penguatan kapasitas tersebut dirancang dalam tiga tahapan, yakni pelatihan produksi konten media sosial, peningkatan kemampuan pengelolaan website dan penulisan rilis berita, serta penguatan manajemen dan administrasi pengelolaan media sosial di tingkat OPD.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Bidang Perekonomian dan Pembangunan, RA Denni, yang mewakili Gubernur Bengkulu.

Dalam sambutannya, RA Denni menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Media sosial kini menjadi salah satu sarana utama masyarakat untuk mengetahui berbagai kebijakan, program, dan kinerja pemerintah.

Menurutnya, masih banyak program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah namun belum diketahui masyarakat secara luas karena kurangnya publikasi yang efektif.

“Melalui media sosial, masyarakat dapat mengetahui apa yang telah dikerjakan pemerintah. Karena itu, para peserta yang mengikuti pelatihan ini memiliki peran penting sebagai corong informasi di OPD masing-masing,” kata RA Denni.

Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan pelatihan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuan dalam menyajikan informasi yang positif, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, pengelolaan media sosial juga harus dilakukan secara profesional agar mampu menghadirkan informasi yang menarik sekaligus menghindari penyebaran informasi yang tidak benar.

RA Denni menambahkan, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, adaptif, dan berbasis digital, sekaligus memperkuat sinergi antar-OPD dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi dari Ferry Sandria, staf anggota DPD RI/MPR RI Destita Khairilisani, terkait strategi pengelolaan media sosial, penguatan konten digital, serta teknik membangun komunikasi publik yang efektif di era digital.

Editor: Dodi