Menuju Polri Presisi, STIK Gaungkan Transformasi Pendidikan Kepolisian

Jakarta, Poroskeadilan.com – Di tengah derasnya arus perubahan global dan perkembangan teknologi, penguatan kualitas sumber daya manusia Polri menjadi kebutuhan mendesak. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam Seminar Sekolah yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) bertajuk “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” di Auditorium Mutiara, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Seminar ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, praktisi, hingga pengambil kebijakan. Tak sekadar diskusi konseptual, forum ini juga membedah tantangan nyata yang dihadapi institusi kepolisian di era modern.

Isu transformasi pendidikan kepolisian pun mengemuka sebagai kunci utama. Perubahan lanskap global, kemajuan teknologi digital, serta kompleksitas ancaman keamanan menuntut Polri untuk beradaptasi secara cepat, cerdas, dan tepat sasaran.

Dosen Kepolisian Utama TK I STIK, Chryshnanda Dwilaksana, menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk masa depan Polri. Lebih dari itu, kualitas pendidikan kepolisian juga mencerminkan tingkat peradaban suatu bangsa.

“Polisi bukan hanya penegak hukum, tetapi juga representasi nilai-nilai peradaban. Supremasi hukum, perlindungan HAM, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan lintas disiplin dalam pengembangan ilmu kepolisian. Menurutnya, pendidikan harus mampu melahirkan personel yang tidak hanya profesional, tetapi juga cerdas, bermoral, adaptif, dan modern.

Seiring perkembangan zaman, transformasi pemolisian berbasis teknologi menjadi hal yang tak terelakkan. Konsep electronic policing dan forensic policing disebut sebagai arah baru yang harus diperkuat agar Polri mampu menghadapi kejahatan modern yang semakin kompleks dan berbasis digital.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti pentingnya percepatan reformasi Polri secara menyeluruh. Ia menekankan perlunya pembenahan sistem pendidikan serta penguatan kurikulum yang berbasis hak asasi manusia dan teknologi.

Ia juga menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian dari strategi reformasi kelembagaan yang berlandaskan konstitusi.

Dalam konteks era digital, Habiburokhman turut menyinggung fenomena “no viral no justice” yang kerap muncul di ruang publik. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari semakin terbukanya akses informasi di masyarakat.

Namun demikian, ia menekankan bahwa respons cepat dan transparan dari aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik.

“Keterbukaan adalah kekuatan utama dalam mempertahankan legitimasi,” ujarnya.

Melalui seminar ini, STIK diharapkan mampu merumuskan rekomendasi strategis terkait penguatan pendidikan, manajemen SDM, serta reformasi birokrasi Polri. Semua upaya tersebut diarahkan untuk mencetak personel Polri yang presisi—adaptif, profesional, dan berintegritas—dalam menjawab tantangan masa depan.

Penulis: Murdani

Editor: Hari Budi