Lantik Pengurus DPP APKLI-MP, Ketua Umum: Penyadapan Presiden Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil dan Hampir Terpuruk

Jakarta, Poroskeadilan.com – Ketua Umum DPP Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menilai dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto menjadi ancaman serius terhadap stabilitas nasional dan perekonomian Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya seusai melantik 125 pengurus DPP APKLI MP periode 2026–2031 di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Menurut Ali Mahsun, stabilitas nasional merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi rakyat, khususnya sektor usaha kecil, mikro, dan pedagang kaki lima.

“Selama dua tahun terakhir terjadi pasang surut gelombang ekonomi rakyat kecil. Omzet dan pendapatan UKM PKL menurun di semua kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat. Demikian pula kondisi ekonomi nasional, bahkan hampir terpuruk,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto harus diusut tuntas dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

“Dalang makar penyadapan telepon Presiden Prabowo Subianto harus diusut tuntas dan dihukum mati. Kenapa? Karena menjadi biang kerok ekonomi rakyat dan ekonomi nasional bergerak stagnan, tidak stabil, bahkan hampir terpuruk. Lebih dari itu, telah mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia,” tegasnya.

Ali Mahsun juga menyatakan APKLI MP mendukung Presiden Prabowo dalam memberantas para komprador yang mengeruk kekayaan sumber daya alam Indonesia.

“Semestinya, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi jaminan agar rakyat dan bangsa ini hidup sejahtera secara berkeadilan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Mahsun juga melantik 125 pengurus DPP APKLI MP periode 2026–2031 yang diberi nama Kabinet Revolusi Ekonomi Rakyat Indonesia.

Kepengurusan baru tersebut diarahkan untuk menjadi garda depan dalam menyukseskan lima program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni MBG, KDKMP, KNMP, Sekolah dan Rumah Rakyat.

APKLI MP juga berkomitmen melakukan pendampingan terhadap UKM dan PKL Indonesia agar mampu menghadapi dinamika ekonomi global, regional, nasional, dan lokal, sekaligus mendukung target Indonesia menyambut puncak bonus demografi 2030 dengan 100 juta UKM PKL unggul.[]