Bengkulu, Poroskeadilan.com. – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim guna menekan emisi gas rumah kaca serta menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Koordinasi dan Forum Para Pihak Penguatan Sinergi Pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Daerah Provinsi Bengkulu yang digelar di Hotel Amaris, Kota Bengkulu, Kamis (29/10/2026).
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu, Sepragusri, ST., M.Si., mengatakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim merupakan agenda strategis yang telah diamanatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengintegrasikan agenda tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, termasuk melalui penyusunan dokumen pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim periode 2025–2045.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu sudah lebih dahulu berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan, kita harus mulai memperhitungkan dampak yang ditimbulkan, terutama emisi gas rumah kaca, sehingga dapat ditekan seminimal mungkin,” ujar Sepragusri.
Ia menjelaskan, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Tanpa perencanaan yang tepat, aktivitas pembangunan berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk dampak perubahan iklim.
Karena itu, diperlukan langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kelestarian alam serta keselamatan masyarakat.
Sepragusri menambahkan, dokumen perencanaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim Provinsi Bengkulu telah memuat proyeksi emisi gas rumah kaca serta target penurunan emisi hingga 2045. Penyusunan target tersebut menjadi salah satu upaya daerah untuk mendukung komitmen pengendalian perubahan iklim, termasuk arah pencapaian emisi nol bersih atau net zero emission.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim mencakup lima sektor utama, yakni kehutanan, pertanian dan penggunaan lahan energi, limbah, termasuk persampahan, kemaritiman, serta proses industri dan penggunaan produk atau Industrial Processes and Product Use (IPPU).
Namun, berdasarkan profil emisi yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bengkulu, terdapat tiga sektor utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu kehutanan, pertanian dan penggunaan lahan, sektor energi, serta sektor limbah.
Selain itu, pengendalian emisi dari sektor industri juga perlu dipersiapkan sejak dini, terutama untuk mengantisipasi pembangunan kawasan industri di masa mendatang.
Menurut Sepragusri, perencanaan kawasan industri harus disertai regulasi dan konsep pengembangan industri hijau yang ramah lingkungan. Dengan demikian, pengolahan komoditas unggulan daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi tanpa mengabaikan upaya pengendalian emisi.
Melalui forum koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi program pembangunan yang sejalan dengan sasaran pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.
Sebanyak sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat mengusulkan sejumlah program prioritas sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Program yang diusulkan nantinya akan melalui proses penyaringan untuk melihat tingkat urgensi, kesesuaian dengan sasaran pembangunan rendah karbon, serta potensi penurunan emisi gas rumah kaca. Program yang memenuhi kriteria diharapkan dapat diajukan untuk memperoleh dukungan pendanaan alternatif.
“Kita ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi program-program yang sebenarnya sudah ada di kabupaten dan kota, tetapi perlu diperkuat agar selaras dengan sasaran pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim,” jelasnya.
Sepragusri turut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memperoleh dukungan kemitraan pembangunan untuk pelaksanaan program Enggano Solar Nexus di Pulau Enggano.
Program tersebut mencakup sejumlah kegiatan, antara lain pengembangan pembangkit energi, pengolahan hasil bumi, pembinaan usaha masyarakat, serta pemeliharaan mangrove.
“Pembangunan harus tetap berjalan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan perlu kita tekan. Tujuannya agar keseimbangan antara kehidupan manusia dan alam tetap terjaga, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan,” tutup Sepragusri.
Editor : Doni
🗓️ Oktober 27, 2026