Bengkulu, Poroskeadilan.com. — Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk menentukan titik prioritas pembangunan jalan di seluruh kabupaten/kota.
Penentuan titik pembangunan dinilai penting agar program pembangunan infrastruktur jalan dapat dilaksanakan secara proporsional dan merata di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
“Soal titik, locus yang paling pas itu PU yang menentukan karena Gubernur tidak bisa menentukan. Namun, anggarannya menjadi kewenangan Gubernur. Saya ingatkan, PU harus ada representasi setiap kabupaten maupun kota. Soal berapa porsinya, tentu PU yang sangat memahami,” kata Helmi Hasan, baru-baru ini.
Menurut Helmi, pembagian prioritas pembangunan harus dilakukan secara proporsional sehingga tidak menimbulkan kesan adanya kabupaten atau kota yang dianaktirikan dalam pembangunan infrastruktur.
Ia mencontohkan, daerah dengan kebutuhan pembangunan yang lebih besar dapat memperoleh alokasi anggaran lebih tinggi. Namun, hal tersebut tetap harus disertai perhatian terhadap daerah lainnya.
“Sehingga ada kabupaten yang besar mendapatkan anggaran ratusan miliar, sementara yang lain di bawah itu. Misalnya Bengkulu Selatan seakan-akan gelap. Ada jalannya, ada juga. Nanti PU paparkan itu. Bahwasannya tidak ada satu pun kabupaten yang ditinggalkan,” tegasnya.
Helmi kembali memastikan seluruh kabupaten/kota di Bengkulu akan mendapatkan perhatian dalam program pembangunan jalan mulus. Pemerataan tersebut akan dilakukan baik pada tahun pertama maupun tahun kedua masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Mian.
Namun, ia menegaskan pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Pemerintah daerah harus mengikuti tahapan teknis dan administrasi, termasuk proses lelang hingga persiapan pelaksanaan pekerjaan.
“Tahun pertama juga kita belum bisa running di awal. Kita pengennya di awal, tetapi tidak bisa karena ada teknis yang harus dilalui sebelum melaksanakan, baik itu dari segi lelang hingga pelaksanaan. Kita harus hati-hati itu,” ujarnya.
Helmi menambahkan, percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan ketepatan proses agar pekerjaan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil maksimal dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Untuk apa kita buru-buru kalau setelah itu masalahnya tidak selesai-selesai,” pungkas Helmi Hasan.
Editor : Doni
🗓️ September 21, 2026
🗓️ September 21, 2026
