Jakarta, Poroskeadilan.com. – Pemerintah menjadikan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos) dan berbagai program perlindungan sosial.
Kelompok desil 1 hingga 4 menjadi prioritas untuk sejumlah program bantuan. Data tersebut juga terus dimutakhirkan secara berkala untuk menyesuaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menyebut perubahan posisi desil menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) bansos dialihkan pada penyaluran triwulan III 2026.
Kebijakan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana perubahan posisi desil mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga secara nyata.
Pasalnya, kondisi ekonomi keluarga tidak selalu dapat diukur hanya berdasarkan satu indikator. Pendapatan, kepemilikan aset, kondisi tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, hingga kemampuan memenuhi kebutuhan dasar menjadi sejumlah faktor yang dapat menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga.
Persoalan juga menjadi lebih kompleks bagi keluarga yang memiliki pendapatan tidak tetap, seperti pekerja informal, buruh harian, petani, nelayan, maupun pelaku usaha kecil. Pendapatan kelompok tersebut dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sehingga kondisi ekonominya tidak selalu tercermin secara akurat dalam satu periode pendataan.
Karena itu, akurasi pemutakhiran DTSEN menjadi penting agar perubahan desil tidak secara otomatis diartikan sebagai peningkatan kesejahteraan. Pemerintah perlu memastikan proses verifikasi dan pemutakhiran data mampu menangkap kondisi riil masyarakat, termasuk keluarga yang mengalami perubahan pendapatan secara musiman atau tidak menentu.
Dengan demikian, penentuan penerima bansos diharapkan tidak hanya mengandalkan posisi desil, tetapi juga mempertimbangkan indikator sosial-ekonomi lainnya serta mekanisme verifikasi di lapangan.
Sumber: CNN Indonesia
Editor: Doni
🗓️ Agustus 11, 2026
