APKLI-P Desak Jenderal Dudung Investigasi Celah Korupsi Program Unggulan Prabowo, Ancam Turun ke Jalan Jika KSP “Lelet”

Surabaya, Poroskeadilan.com – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, memberikan instruksi keras kepada seluruh jajaran pengurus se-Jawa Timur untuk mengawal ketat empat program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pengarahan khusus di Gedung LVRI Kodam Brawijaya Surabaya, Ali Mahsun menegaskan akan mengerahkan massa ke jalan jika Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, lamban dalam menginvestigasi indikasi korupsi pada program-program tersebut.

Pengarahan khusus ketua umum APKLK-P kepada jajaran APKLI-P Se-Jawa timur

​Adapun empat program yang menjadi sorotan utama adalah:

​Makan Bergizi Gratis (MBG)

​Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)

​Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

​Sekolah Rakyat

​Revolusi Kebutuhan Dasar Rakyat

​Ali Mahsun menekankan bahwa program-program ini bukan sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen untuk mewujudkan revolusi papan, sandang, dan pangan bagi rakyat kecil. “Terpenuhinya kebutuhan dasar adalah kunci menuju Indonesia yang adil, makmur, dan adidaya sesuai cita-cita leluhur. Kita mampu asal mau,” ujar putra asli Mojokerto yang juga dikenal sebagai Dokter Ahli Kekebalan Tubuh tersebut.

​Soroti Potensi Kerugian Negara Triliunan Rupiah

​Meski mendukung penuh visi Presiden, APKLI-P mencium adanya distorsi dan tindakan koruptif di lapangan. Secara spesifik, Ali Mahsun membeberkan sejumlah isu krusial dalam program MBG yang dinilai janggal, di antaranya:

​Dugaan jual beli titik dapur.

​Pengadaan 21.061 motor listrik dengan harga fantastis mencapai Rp42 juta per unit.

​Anggaran IT senilai Rp1,2 triliun dan belanja alat makan sebesar Rp215 miliar.

​Kebijakan insentif bagi dapur yang sedang ditangguhkan (suspend).

​”Dari 3.776 SPPG yang tersuspensi dengan insentif Rp6 juta per hari, potensi kerugian negara bisa mencapai Rp500 miliar per bulan, atau sekitar Rp5 hingga 6 triliun per tahun,” ungkap Ali Mahsun di hadapan pengurus DPW dan 38 DPD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

​Ultimatum untuk KSP dan Aparat Penegak Hukum

​Atas temuan tersebut, APKLI-P mendesak KSP untuk segera melakukan investigasi menyeluruh sesuai perintah Presiden. Ali Mahsun memberikan ultimatum waktu satu hingga dua minggu bagi pemerintah untuk menunjukkan tindakan nyata.

​”Jika dalam satu dua minggu tidak ada kenyataan di lapangan, kami akan datang ke Istana. Siapa pun yang terlibat tindakan koruptif harus ditindak tegas. Kami tidak akan ragu untuk turun ke jalan,” tegasnya.

​Ia juga meminta Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK untuk proaktif mengawal program mulia ini agar tidak kandas akibat praktik lancung para oknum.

​Sertifikasi Halal bagi PKL

​Di sela pengarahan, dilakukan pula penandatanganan kerja sama antara APKLI-P dengan Bersama Halal Madani (BHM) terkait percepatan sertifikasi halal bagi PKL dan UMKM di seluruh Indonesia. Prosesi ini disaksikan oleh Ketua DPW Jatim Adi Mulyono, Ketua DPP M. Hatta, dan Direktur Eksekutif Hastrini Nawir.

​Acara ditutup dengan prosesi Potong Tumpeng Nusantara oleh Ketua LVRI Jawa Timur, Mayor TNI (Purn) Drs. Eko Pronoto, SE., MM., sebagai simbol komitmen menjaga kedaulatan ekonomi rakyat.

Pewarta | Murdani

Editor |  Hari Budi