Pelajar Jadi Target Baru Ekstremisme, Bali Satukan Langkah Pencegahan
Bali, Poroskeadilan.com – Upaya menangkal penyebaran paham ekstremisme dan terorisme di kalangan pelajar semakin diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal ini mengemuka dalam Talkshow Segitiga Ekosistem Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah yang digelar di Gedung Presisi Polda Bali, Jumat (24/4).
Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pihak, mulai dari unsur pendidikan, aparat keamanan, hingga lembaga perlindungan anak, dalam satu langkah bersama menghadapi ancaman yang kian kompleks.
Sinergi tersebut melibatkan Polda Bali, Densus 88 AT Polri, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.
Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya.
Dalam sambutannya, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa menekankan bahwa penanganan ekstremisme tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Ia menilai diperlukan sistem yang terintegrasi dan kolaboratif agar pencegahan bisa berjalan efektif.
“Pendekatan harus menyeluruh, melibatkan semua pihak, dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa isu perlindungan anak kini telah menjadi perhatian strategis nasional. Ancaman terhadap generasi muda semakin kompleks, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.
Sebagai generasi digital native, pelajar memiliki keunggulan dalam teknologi, namun di sisi lain juga rentan terhadap paparan informasi yang tidak terfilter. Fenomena echo chamber serta rendahnya literasi digital dinilai menjadi celah masuknya paham ekstrem.
Dalam sesi diskusi, Densus 88 AT Polri mengungkap bahwa ruang digital kini menjadi salah satu jalur utama penyebaran paham radikal yang menyasar remaja.
Sementara itu, Wakil Menteri Isyana Bagoes Oka menekankan bahwa perlindungan anak harus dimulai dari lingkungan keluarga sebagai fondasi utama pembentukan karakter.
Di sisi lain, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai kearifan lokal. Ia menyebut konsep Tri Hita Karana sebagai salah satu benteng moral yang mampu membentuk generasi muda yang harmonis dan toleran.
Kapolda Bali juga menegaskan bahwa pendekatan preventif harus menjadi prioritas, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Kegiatan ini ditutup dengan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen menolak intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
Langkah ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sistem perlindungan anak yang lebih terpadu, sekaligus menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari pengaruh paham ekstrem.
Penulis: Murdani
Editor: Hari Budi
