BI dan Pemprov Bengkulu Perkuat Sinergi: Mitigasi Inflasi Dipercepat, Digitalisasi Daerah Digeber Menuju Stabilitas Ekonomi

Bengkulu, Poroskeadilan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Bengkulu memperkuat sinergi strategis dalam menjaga daya tahan ekonomi daerah. Melalui High Level Meeting (HLM) gabungan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Bengkulu memantapkan langkah mitigasi inflasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) sekaligus mengakselerasi transformasi digital.

Rapat koordinasi tingkat pimpinan yang diselenggarakan di Hotel Grage Bengkulu, Senin (15/12), dipimpin oleh Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang mewakili Gubernur Bengkulu. Forum ini menjadi platform krusial untuk menstabilkan harga dan mendorong tata kelola keuangan daerah yang efisien.

Dalam sambutannya, Herwan Antoni menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Sinergi ini terbukti membuahkan hasil. Hingga November 2025, inflasi tahunan (year on year/yoy) Bengkulu tercatat 2,68 persen, relatif stabil dan sedikit di bawah inflasi nasional (2,72 persen). Capaian ini mengantar TPID Provinsi Bengkulu meraih Juara II TPID Berkinerja Terbaik se-Sumatera.

Keberhasilan ini didorong oleh program inovatif seperti:

1. One Stop Solution Inflasi Beras (sejak 2024): Berhasil menurunkan harga jual beras dari Rp15.700 menjadi Rp14.300 per kilogram, meningkatkan produksi padi hingga 2 persen, dan melipatgandakan keuntungan petani.
2. Intervensi Pasar Agresif: Sebanyak 865 kali Operasi Pasar Murah dan inspeksi mendadak (sidak) telah dilakukan hingga November 2025.
3. Dukungan BI: Mobilisasi distribusi pangan melalui program Ado Galo Mobile untuk meredam gejolak harga komoditas strategis seperti cabai dan bawang.

Antisipasi Volatile Food dan Roadmap Jangka Menengah. Meskipun stabil, sektor pangan, terutama volatile food seperti cabai merah yang terdampak cuaca dan distribusi, masih menjadi tantangan. Menanggapi hal ini, TPID Bengkulu menyusun roadmap pengendalian inflasi jangka menengah 2025–2027 dengan fokus:

1. Mitigasi risiko volatile food
2. Penguatan kerja sama antar daerah
3. Peningkatan praktik budidaya pertanian yang baik (good agricultural practices)
4. Optimalisasi logistik dan intensitas Operasi Pasar Murah Gabungan (OPIGPM)
5. Mendorong inovasi Wakaf Produktif Pesantren (Wakaf Tren) untuk peningkatan kapasitas produksi pangan daerah.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyatakan komitmen BI.

“Bank Indonesia mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan sisi pasokan dan distribusi, sekaligus mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.” Ujar Wahyu.

Digitalisasi Kian Kuat: ETPD Menjadi Prioritas. Di sisi lain, HLM ini juga memperkuat komitmen TP2DD dalam akselerasi ETPD. Agenda utamanya meliputi:

1. Akselerasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nontunai.
2. Optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
3.  Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Upaya ini bertujuan untuk mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui sinergi yang terintegrasi antara Pemprov Bengkulu dan Bank Indonesia, termasuk jajaran Forkopimda, bupati/wali kota, dan pemangku kepentingan terkait, Provinsi Bengkulu optimistis mampu menghadapi tantangan ekonomi ke depan, menjaga stabilitas harga, dan mempercepat transformasi digital daerah secara berkelanjutan.