APKLI-P Temui Menteri UMKM: Usul Reformasi KUR Menjadi MUPP

APKLI-P Temui Menteri UMKM: Usul Reformasi KUR Menjadi MUPP

JAKARTA, Poroskeadilan.com – Kondisi ekonomi rakyat kecil yang kian terhimpit menjadi sorotan utama dalam pertemuan strategis antara Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) dengan Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman. Bertempat di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (28/1/2026), APKLI-P melaporkan terjadinya penurunan omzet yang signifikan di kalangan pedagang kaki lima (PKL) dan UMKM akibat melemahnya daya beli serta tantangan ekonomi digital.

​Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed., mengungkapkan bahwa kelesuan ini merata dari kota besar hingga pelosok daerah. Selain itu, ia menyoroti dampak sampingan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan setahun terakhir. Meski mulia, program tersebut dilaporkan memicu penutupan banyak kantin sekolah dan usaha kuliner sekitarnya, serta berkontribusi pada kenaikan harga kebutuhan pokok.

​Sebagai solusi konkret, APKLI-P mendesak Pemerintah untuk segera mereformasi skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP) melalui Peraturan Presiden.

​Ali Mahsun menilai skema KUR yang telah berjalan sejak 2007 memiliki kelemahan mendasar:

  1. ​Minim Pendampingan: Tanpa pengawalan dari hulu ke hilir, tingkat kredit macet (NPL) di sektor mikro berisiko mencapai 40–50 persen.
  2. ​Akses Terbatas: Skema saat ini dinilai belum memberi ruang cukup bagi milenial, Gen Z, dan pengangguran untuk membuka usaha baru.
  3. ​Target 2030: Reformasi ini krusial untuk mencetak 100 juta UMKM unggul demi menyambut puncak Bonus Demografi 2030.

​”Tanpa pendampingan yang kuat, pelaku usaha sulit naik kelas. Kita butuh terobosan agar UMKM benar-benar berdaya saing, bukan sekadar diberi pinjaman lalu dibiarkan,” tegas Ali Mahsun, yang juga mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PB HMI tersebut.

​Kolaborasi Strategis dan Satu Data

​Selain pembiayaan, APKLI-P mengusulkan Gerakan Pasar Rakyat (GPR) secara nasional untuk merevitalisasi pasar tradisional. Mereka juga mendukung penuh integrasi Satu Data Nasional UMKM melalui platform SAPA UMKM serta tata kelola di bawah Holding UMKM Indonesia.

​Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyambut positif aspirasi tersebut. Ia menegaskan komitmen kementerian untuk memastikan UMKM menjadi pilar utama dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

​Sebagai langkah cepat, Menteri Maman menginstruksikan Deputi Usaha Mikro, Riza Damanik, untuk segera menindaklanjuti usulan APKLI-P dan mempersiapkan implementasi Gerakan Pasar Rakyat di seluruh Indonesia.