Wasekjen PB HMI:Tambang Emas Seluma: Negara Tunduk pada Pemodal, Rakyat Dikorbankan
Jakarta, Poroskeadilan.com — Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan sikap tegas terhadap aktivitas tambang emas di Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang dinilai telah mengancam kelestarian lingkungan, ruang hidup rakyat, serta masa depan ekonomi masyarakat lokal. Dalam pernyataan resminya, Maulana Taslam, Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, menegaskan bahwa praktik tambang terbuka yang berlangsung di wilayah tersebut adalah bentuk nyata ketundukan negara terhadap kekuasaan modal dan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi.
Menurut Taslam, aktivitas pertambangan di Seluma yang mencakup area 19.000 hektare dengan metode open pit mining tidak hanya menyalahi prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjadi simbol keserakahan ekonomi yang merusak tatanan ekologis. Metode tambang terbuka menggali tanah dan batuan hingga meninggalkan lubang raksasa yang memicu kerusakan hutan, pencemaran air, serta degradasi tanah dalam skala besar.
“Negara tampak kehilangan arah keberpihakannya. Alih-alih melindungi rakyat, pemerintah justru memfasilitasi korporasi tambang yang merusak alam. Tambang emas di Seluma adalah bukti bahwa demokrasi ekonomi kita telah direbut oleh oligarki tambang,” tegas Taslam.
Lebih jauh, PB HMI menyoroti bahwa dampak pertambangan tersebut telah mengancam 2.378 hektare sawah warga di enam kecamatan, yakni Ulu Talo, Talo, Ilir Talo, Talo Kecil, Semidang Alas, dan Semidang Alas Maras. Seluruh area persawahan ini bergantung pada sistem irigasi yang bersumber dari Sungai Air Talo Besar, Sungai Air Alas, Sungai Air Alas Tengah, dan Sungai Air Alas Kanan empat sungai utama yang berhulu di kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul. Jika kawasan hutan lindung tersebut rusak akibat eksploitasi tambang, maka aliran air irigasi akan terganggu dan mengancam ketahanan pangan ribuan keluarga petani.
“Hutan Lindung Bukit Sanggul adalah jantung air bagi masyarakat Seluma. Bila hutan ini digerus tambang, maka ribuan petani akan kehilangan sumber pengairan dan penghidupan. Ini bukan sekadar isu lingkungan, ini ancaman terhadap kehidupan manusia dan masa depan ekonomi daerah,” ujar Taslam.
Ia menilai pembiaran negara terhadap aktivitas tambang di Seluma mencerminkan krisis tata kelola sumber daya alam di Indonesia, di mana kepentingan oligarki lebih kuat daripada mandat konstitusi. Dalam pandangan PB HMI, pembangunan sejati tidak dapat diukur dari seberapa banyak tanah digali atau emas diekspor, tetapi dari seberapa besar kesejahteraan rakyat dijaga tanpa merusak alam yang menjadi penopangnya.
Kerusakan ekologis akibat tambang emas di Seluma bukan hanya berdampak lokal, melainkan juga sistemik pencemaran sungai oleh logam berat, berkurangnya produktivitas lahan pertanian, meningkatnya risiko banjir dan longsor, serta hilangnya keanekaragaman hayati di kawasan pesisir Bengkulu. Taslam menegaskan bahwa ketika pemerintah menutup mata atas fakta-fakta tersebut, maka sesungguhnya negara sedang membiarkan kejahatan ekologis terjadi atas nama investasi.
“Pembangunan yang menindas rakyat bukanlah pembangunan, melainkan kejahatan struktural. Negara hari ini tampak lebih berpihak kepada pemodal ketimbang konstitusi. Ini adalah pengkhianatan terhadap Pasal 33 UUD 1945 yang dengan jelas menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Taslam.
PB HMI menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah segera meninjau ulang seluruh izin tambang emas di Seluma, terutama yang bersinggungan dengan kawasan penyangga hutan lindung. PB HMI juga menuntut audit lingkungan yang independen dan transparan, serta mengingatkan aparat agar tidak melakukan intimidasi terhadap masyarakat dan aktivis lingkungan yang memperjuangkan haknya.
Taslam menegaskan bahwa perjuangan terhadap keadilan ekologis adalah bagian dari jihad intelektual dan moral mahasiswa, karena kehancuran alam pada akhirnya akan berujung pada penderitaan sosial.
