OJK Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan dan Polri, Tangani 192 Perkara Tindak Pidana Jasa Keuangan
Beranda » Kota Bengkulu » OJK Perkuat Sinergi dengan Kejaksaan dan Polri, Tangani 192 Perkara Tindak Pidana Jasa Keuangan
Bengkulu, Poroskeadilan.com. – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam penegakan hukum dan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan kepada jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di Provinsi Bengkulu, Selasa (17/11/2026).
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Feriansyah, mengatakan koordinasi antar aparat penegak hukum menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Menurutnya, hingga 14 November 2026, OJK telah menyelesaikan 192 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dinyatakan lengkap atau P-21.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 152 perkara berasal dari sektor perbankan, 10 perkara pasar modal, 25 perkara asuransi dan dana pensiun, serta lima perkara pembiayaan.
“Penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan,” ujar Feriansyah.
Ia menjelaskan, OJK juga terus menjalin kerja sama dengan Kejaksaan dan Polri melalui nota kesepahaman serta pedoman kerja, terutama dalam pencegahan, penegakan hukum, dan koordinasi penanganan perkara.
Feriansyah menambahkan, OJK telah meraih predikat Penyidik Terbaik kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/Lembaga dari Bareskrim Polri selama empat tahun berturut-turut, yakni 2022 hingga 2025.
Selain memperkuat koordinasi, sosialisasi tersebut juga membahas perubahan ketentuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah penerapan keadilan restoratif atau restorative justice dalam penanganan perkara, mulai dari tahap penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.
Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengutamakan pemulihan hak korban dan kondisi sosial. Sementara itu, pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir.
OJK berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menyamakan persepsi antara penyidik OJK, Kejaksaan, dan Kepolisian sehingga penanganan tindak pidana sektor jasa keuangan berjalan lebih efektif.
Sinergi tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.
Sumber : Rilis OJK
Editor : Doni