UNIB Luncurkan Divisi PRKBI, Perkuat Peran Perguruan Tinggi Dukung Pembangunan Rendah Karbon

Bengkulu, Poroskeadilan.com. Universitas Bengkulu (UNIB) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) resmi meluncurkan Divisi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) di bawah koordinasi Pusat Studi Lingkungan LPPM UNIB.

Peluncuran yang berlangsung di Hotel Santika Bengkulu, Rabu (30/9/2026), tersebut menjadi langkah UNIB memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menjadi fondasi awal pembentukan Centre of Excellence (CoE) PRKBI UNIB.

Divisi PRKBI diinisiasi sebagai ruang kolaborasi untuk memperkuat sinergi triple helix yang melibatkan academia, government, dan private sector dalam mendorong implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Provinsi Bengkulu.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara LPPM UNIB dan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu serta dialog publik bertajuk “Penguatan Peran Perguruan Tinggi sebagai Centre of Excellence dan Sinergi Triple Helix (Academia-Government-Private Sector) dalam Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.”

Peluncuran Divisi PRKBI terlaksana melalui kerja sama dan dukungan Oxford Policy Management Limited (OPML) dalam implementasi program pembangunan rendah karbon yang didukung Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) United Kingdom serta bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia.

Kepala LPPM UNIB, Prof. Dr. Eng. Ir. Dedi Suryadi, S.T., M.T., mengatakan perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam menyediakan dukungan ilmiah bagi implementasi PRKBI.

Menurutnya, UNIB memiliki sumber daya pengetahuan, tenaga ahli, data riset dan kemampuan menghasilkan inovasi yang dapat mendukung pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Perguruan tinggi merupakan salah satu alternatif lembaga yang dapat melanjutkan PRKBI dengan menyediakan basis ilmiah, tenaga ahli, data riset, dan inovasi teknologi,” ujar Prof. Dedi.

Ia mengatakan Divisi PRKBI tidak hanya diarahkan sebagai wadah penelitian, tetapi juga menjadi penghubung antara ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, dunia usaha dan kebutuhan masyarakat.

“UNIB memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan riset yang tidak hanya menghasilkan publikasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” tegasnya.

Prof. Dedi menjelaskan, arah pengembangan riset UNIB terus diselaraskan dengan sektor strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan rendah karbon.

Melalui Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIB 2026–2030, terdapat tiga fokus utama, yakni pengembangan potensi pesisir dan hutan hujan tropis, energi terbarukan berbasis sumber daya lokal, serta pengelolaan limbah terpadu berbasis ekonomi sirkular.

“Potensi Bengkulu sangat besar, baik dari sisi kawasan hutan, wilayah pesisir, maupun sumber daya lokal lainnya. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dapat dikelola secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan,” jelasnya.

Bengkulu memiliki kawasan hutan sekitar 928 ribu hektare dan garis pantai sepanjang 525 kilometer. Kekayaan tersebut menjadi modal penting dalam pengembangan konservasi, ekonomi hijau serta pengelolaan dan penyerapan karbon.

Dari sisi sumber daya manusia, UNIB juga memiliki 915 dosen, termasuk 94 guru besar. Potensi tersebut menjadi salah satu modal dalam memperkuat riset dan inovasi untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan daerah.

Sementara itu, Tim Leader Low Carbon Development Initiative (LCDI) LPPM UNIB, Dr. Yansen, S.Hut., mengatakan penguatan peran UNIB melalui Divisi PRKBI merupakan bagian dari upaya memastikan berbagai pengetahuan, kebijakan, data dan praktik baik yang telah dikembangkan melalui program LCDI dapat terus dilanjutkan di daerah.

Menurut Yansen, program LCDI di tingkat daerah telah memfasilitasi penguatan perencanaan pembangunan rendah karbon dengan mengintegrasikan PRKBI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Selain itu, telah disusun dokumen Rencana PRKBI Daerah Bengkulu 2025–2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Tahun 2025–2045.

“Penerbitan Pergub PRKBI tersebut menjadi bukti konkret komitmen regional dalam menjadikan pembangunan rendah karbon sebagai pilar utama,” ujar Yansen.

Ia menambahkan, program LCDI juga telah memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pemangku kepentingan melalui berbagai pelatihan, termasuk monitoring dan pelaporan pembangunan rendah karbon melalui platform AKSARA serta system dynamics modelling untuk memproyeksikan target penurunan emisi.

Selain peningkatan kapasitas, LCDI juga memfasilitasi diskusi publik dan kajian untuk membangun enabling environment bagi pelaksanaan PRKBI di Bengkulu.

Dukungan juga diberikan melalui sejumlah proyek percontohan, salah satunya Enggano Solar Nexus.

“Berbagai kebijakan, pengetahuan, keterampilan, dan data informasi terkait PRKBI telah banyak didokumentasikan dan ditransfer ke daerah yang perlu dilanjutkan pascaprogram LCDI fase kedua berakhir,” paparnya.

Karena itu, Yansen menilai pembentukan Divisi PRKBI menjadi langkah penting untuk menjaga kesinambungan berbagai capaian tersebut sekaligus mendukung agenda nasional menuju net zero emission pada 2060.

“Peluncuran Divisi PRKBI diharapkan menjadi fondasi penguatan Centre of Excellence atau Pusat Unggulan terkait PRKBI. Kami mohon dukungan agar Pusat Unggulan ini dapat berkembang,” ujarnya.

Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Kerja Sama UNIB, Prof. Ashar Muda Lubis, S.Si., M.Sc., Ph.D., menyampaikan apresiasi kepada LPPM UNIB dan seluruh mitra yang telah menginisiasi langkah strategis tersebut.

Menurut Prof. Ashar, pembentukan Divisi PRKBI pada Pusat Studi Lingkungan LPPM UNIB menjadi bagian penting dalam memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim di Provinsi Bengkulu.

“Kita melihat Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memiliki komitmen yang kuat melalui Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim Tahun 2025 hingga 2045. Namun, komitmen tersebut harus didukung oleh ilmu pengetahuan, data, riset, inovasi, dan kerja nyata di lapangan. Di sinilah Universitas Bengkulu hadir,” ujarnya.

Prof. Ashar menegaskan, paradigma perguruan tinggi saat ini menuntut kampus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Penelitian dan pengabdian, katanya, tidak boleh berhenti pada laporan, seminar atau publikasi, tetapi harus mampu menjawab persoalan riil yang dihadapi masyarakat dan daerah.

“UNIB memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk ikut menyelesaikan persoalan daerah. Melalui Divisi PRKBI, kita ingin memperkuat peran kampus sebagai pusat kolaborasi, pusat kajian, dan pusat lahirnya gagasan-gagasan yang dapat membantu pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan rendah karbon, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs,” tegasnya.

Dialog publik dalam kegiatan tersebut dipandu CEO Arconesia, Jusrian Orpa Yanda, M.Sc., dengan menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala LPPM UNIB Prof. Dedi Suryadi, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu yang diwakili Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sepragusri, S.T., M.Si., serta Director Sustainability PT Tolan Tiga Indonesia bagian dari SIPEF Group, Ofra Shinta Fitri, MBA.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Umum UNIB Dr. Yulian Fauzi, Kepala Kantor Kerja Sama dan Layanan Internasional (KSLI) UNIB Prof. Dr. Wisma Yunita, M.Pd., para dekan di lingkungan UNIB, kepala pusat studi di bawah LPPM UNIB, perwakilan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Koordinator Regional OPML, perwakilan LPPM sejumlah perguruan tinggi, aktivis dan pegiat lingkungan, serta insan pers.

Melalui peluncuran Divisi PRKBI, UNIB mendorong terbentuknya pusat unggulan yang dapat mengintegrasikan riset, data, kebijakan, inovasi dan pengabdian masyarakat untuk mendukung pembangunan Bengkulu yang rendah karbon, berkelanjutan dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

Editor : Doni