Kelangkaan Bio Solar di Bengkulu Disorot, LEKAD Duga Ada Praktik Mafia BBM Subsidi

Bengkulu, Poroskeadilan.com.  — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar yang ditandai dengan antrean panjang di sejumlah SPBU di Provinsi Bengkulu kembali menjadi sorotan.

Persoalan tersebut dinilai tidak lagi sekadar berkaitan dengan distribusi maupun keterbatasan kuota. Direktur Lembaga Edukasi dan Kajian Daerah (LEKAD), Anugerah Wahyu, SH., menduga terdapat praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang menyebabkan pasokan tidak tepat sasaran.

“Persoalan antrean panjang BBM subsidi Bio Solar ini persoalan klasik yang tak pernah kunjung tuntas tanpa adanya penindakan tegas dari aparat penegak hukum. Sehingga semakin kuat pula persepsi publik bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar kelemahan pengawasan, melainkan dugaan pembiaran terhadap penyimpangan distribusi subsidi,” kata Wahyu.

Menurut Wahyu, pihaknya juga menerima sejumlah laporan masyarakat yang menduga adanya praktik mafia BBM bersubsidi. Ia menyebut salah satu dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan atau aktivitas industri pertambangan batu bara.

Namun, Wahyu tidak menyebut secara spesifik perusahaan yang dimaksud maupun menyertakan bukti terkait dugaan tersebut.

Ia menilai aktivitas pertambangan yang masih berlangsung di sejumlah wilayah menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, mengingat pada saat yang sama antrean kendaraan untuk mendapatkan Bio Solar bersubsidi masih terjadi di sejumlah SPBU.

“Tentu kita melihatnya ini lemahnya pengawasan yang menjadi penyebab. Ada muncul dugaan perusahaan juga dibeking oknum APH yang sengaja membiarkan penyalahgunaan BBM subsidi terus berlangsung dari tahun ke tahun,” ujarnya.

Wahyu menegaskan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui penyebab berulangnya antrean panjang BBM bersubsidi di sejumlah SPBU. Menurutnya, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya pengguna BBM subsidi yang memang berhak mendapatkannya.

“Sebab sulit diterima akal jika ribuan liter BBM subsidi yang diduga digunakan kendaraan industri dapat berpindah tangan tanpa terdeteksi sistem pengawasan,” katanya.

Ia meminta pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap rantai distribusi Bio Solar bersubsidi di Bengkulu.

“Maka sebaiknya sejumlah pihak, baik Pemda, aparat penegak hukum dan stakeholder, mengusut akar persoalan distribusi BBM subsidi yang terus berulang ini,” tegas Wahyu.

Menurutnya, penindakan yang tegas dan transparan diperlukan apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat dan sektor yang berhak.

Sumber : Radar Bengkulu

Editor : Doni