Bengkulu, Poroskeadilan.com. – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bengkulu menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat DPRD Kota Bengkulu, Selasa (21/7/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, dan dihadiri anggota Banggar DPRD serta jajaran TAPD Kota Bengkulu.
Pembahasan Raperda tersebut merupakan bagian dari tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Agenda ini bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Bengkulu dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD bersama TAPD melakukan pendalaman terhadap berbagai aspek pelaksanaan APBD, mulai dari realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, hingga pembiayaan. Setiap komponen anggaran dibahas secara rinci guna memastikan efektivitas pelaksanaan program serta kesesuaiannya dengan target yang telah ditetapkan.
Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, menegaskan bahwa pembahasan Raperda pertanggungjawaban APBD merupakan salah satu fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, proses pembahasan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan Raperda ini diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu.
Editor : Doni
