Sekda Bengkulu Evaluasi Program Cetak Sawah 2025, Soroti Kendala Irigasi di Rejang Lebong

Bengkulu, Poroskeadilan.com. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin rapat evaluasi Program Cetak Sawah Rakyat 2025 sekaligus membahas percepatan penyelesaian persoalan irigasi yang menghambat pemanfaatan lahan di sejumlah wilayah.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (2/6/2026), dan dihadiri perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta unsur TNI.

Dalam rapat tersebut, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu melaporkan bahwa Bengkulu memperoleh alokasi program cetak sawah seluas 2.200 hektare pada tahun 2025.

Dari total tersebut, sebanyak 1.542,57 hektare telah memiliki Survey Investigasi dan Desain (SID), sementara 861,9 hektare telah memasuki tahap konstruksi.

Selain itu, sebagian lahan juga telah memasuki masa tanam dan panen dengan total sekitar 319,9 hektare yang tersebar di Kabupaten Bengkulu Utara, Seluma, dan Rejang Lebong.

Namun demikian, rapat turut menyoroti kondisi lahan cetak sawah di Desa Tanjung Gelang, Kabupaten Rejang Lebong, yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat belum tersedianya pasokan air irigasi yang memadai.

Tercatat sekitar 572 hektare lahan masih terkendala persoalan irigasi.

Sekda Bengkulu Herwan Antoni menegaskan pemerintah harus memastikan lahan yang telah dicetak benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Sawah sudah dicetak, tetapi air belum mengalir. Ini yang harus segera kita carikan solusinya bersama. Jangan sampai program yang sudah berjalan baik justru dianggap gagal karena persoalan irigasi belum terselesaikan,” tegas Herwan Antoni.

Ia meminta seluruh pihak terkait, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kabupaten, Balai Wilayah Sungai, hingga TNI untuk bersama-sama mencari solusi agar pasokan air segera tersedia bagi lahan pertanian tersebut.

Menurut Herwan, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan, termasuk pembangunan jaringan perpipaan dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Namun, masih diperlukan kajian teknis lanjutan untuk menyesuaikan sistem pengairan dengan kondisi kontur lahan di lokasi tersebut.

Pemerintah Provinsi Bengkulu, lanjutnya, juga telah memperoleh dukungan tambahan dari pemerintah pusat guna penyempurnaan jaringan perpipaan.

Sementara itu, perwakilan Kodim menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan penyelesaian persoalan irigasi dan menilai keterlibatan tenaga ahli hidrologi sangat diperlukan agar solusi yang diterapkan sesuai dengan kondisi lapangan.

Selain melakukan evaluasi program tahun 2025, rapat juga membahas rencana program cetak sawah tahun 2026.

Provinsi Bengkulu disebut mendapat indikasi alokasi cetak sawah seluas 5.000 hingga 6.000 hektare dari Kementerian Pertanian. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu usulan lokasi dari kabupaten/kota sebagai dasar penyusunan Survey Investigasi dan Desain (SID).

Editor : Doni