Mubarok Institute Rumuskan Rekomendasi Strategis Guna Akselerasi Implementasi Asta Cita Presiden

JAKARTA – Mubarok Institute menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Kebijakan Strategis Nasional Antara Kepentingan Negara, Perlindungan Hak Rakyat dan Tujuan Investasi” yang dirangkaikan dengan agenda Halal bi Halal di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (14/4/2026).

Forum intelektual ini difungsikan sebagai wadah diskursus untuk mengevaluasi sekaligus memberikan proyeksi strategis terhadap arah pembangunan nasional dalam kerangka konstitusi UUD 1945.

​Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok—yang secara luas dikenal dengan sapaan Gus Fadhil—menegaskan komitmen lembaga dalam mengawal suksesi program Asta Cita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Gus Fadhil menyatakan bahwa efektivitas program strategis nasional memerlukan penetrasi yang komprehensif, mulai dari tataran elit kebijakan hingga ke tingkat akar rumput (grassroots) secara merata.

​Perspektif Pembangunan SDM dan Kesejahteraan Masyarakat

​Dalam paparannya, Gus Fadhil menyoroti signifikansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi sumber daya manusia (SDM) yang fundamental. Secara akademik, ia menekankan bahwa determinan kemajuan sebuah negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan populasi yang bersifat holistik.
​

“Akselerasi menuju negara maju mensyaratkan standarisasi kesehatan masyarakat yang unggul, baik secara jasmani maupun rohani. Kualitas kesehatan adalah prasyarat mutlak bagi produktivitas bangsa di masa depan,” jelas Gus Fadhil.

​Analisis Problematika Korupsi dan Biaya Politik

​Gus Fadhil juga memberikan analisis kritis mengenai hambatan struktural dalam implementasi Asta Cita, khususnya terkait persoalan korupsi. Ia membedah bahwa fenomena korupsi di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan tingginya ongkos politik dalam proses elektoral, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif.

​Menurut analisisnya, beban finansial yang besar saat kampanye seringkali menciptakan implikasi berupa tuntutan pengembalian modal pasca-terpilih, yang kemudian memicu praktik penyalahgunaan wewenang. Sebagai solusi, ia mendesak pemerintah untuk melakukan penegakan hukum yang bersifat nondiskriminatif.
​

“Hukum harus dioperasikan secara konsisten dan imparsial tanpa pandang bulu. Kami memandang bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki kapasitas otoritas yang memadai untuk melakukan reformasi penegakan hukum secara efektif,” tegasnya.

​Rekomendasi Berbasis Sinergi Triple Helix (ABG)

​Sebagai output konkret dari kegiatan ini, Mubarok Institute tengah melakukan formulasi rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada konsep ABG (Academic, Business, and Government). Pendekatan lintas sektoral ini bertujuan untuk menghasilkan pemikiran yang saintifik namun tetap relevan secara praktis bagi pemangku kebijakan.
​

Gus Fadhil mengungkapkan rencana audiensi dengan Presiden RI dalam waktu dekat guna mempresentasikan visi strategis tersebut.

“Rumusan ini mencakup proyeksi penguatan stabilitas domestik serta reposisi Indonesia dalam panggung geopolitik global melalui implementasi prinsip politik bebas aktif yang lebih dinamis,” imbuhnya.

​Partisipasi Multistakeholder

​Forum ini dihadiri oleh berbagai pakar dan pejabat publik, di antaranya Inspektur Jenderal Kemendesa Dr. Masyhudi, Dewan Pengarah BRIN Tri Mumpuni Wiyatno dan Prof. Dr. Marsudi Wahyu Kisworo, akademisi IPB Dr. Yudha Heryawan Asnawi, serta tokoh organisasi keagamaan Dr. Endin AJ. Soefihara.

Kehadiran tokoh lintas sektoral dan agama dalam seminar ini merefleksikan adanya konsensus kolektif untuk mendukung konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan strategis nasional demi mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.(*)