High Level Meeting TP2DD se-Provinsi Bengkulu, Wagub Mian Ajak Kepala Daerah Melek Digital

Bengkulu, Poroskeadilna.com – Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, membuka kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu yang digelar Selasa (10/2) di Hotel Mercure Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut, Mian mengajak seluruh kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk meningkatkan literasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mian menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi penyerapan anggaran.

“Atas nama Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh kepala daerah yang hadir agar memiliki pemahaman yang jelas terkait program digitalisasi ini, baik dari sisi perencanaan maupun implementasinya. Saya juga ditugaskan oleh Gubernur untuk mengawasi seluruh OPD agar penerapan digitalisasi benar-benar mendukung terwujudnya good governance dan penyerapan anggaran yang lebih baik,” ujar Mian.

Ia menambahkan, TP2DD ke depan akan lebih difokuskan pada percepatan digitalisasi layanan pemerintah, termasuk sektor pembayaran, guna mendukung peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Menurut Mian, pada tahun 2026 Pemprov Bengkulu akan mengoptimalkan berbagai layanan yang memungkinkan untuk didigitalisasi, termasuk layanan pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Ke depan, semua layanan yang bisa dibuat digital akan kita dorong menjadi digital, termasuk UMKM. Saat ini terdapat potensi dana hingga Rp14 triliun untuk pembiayaan UMKM melalui perbankan Himbara, namun tentu harus sesuai prosedur dan memanfaatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota dalam mendorong percepatan digitalisasi daerah.

“Kita semua sepakat bahwa untuk mewujudkan good governance, digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor,” tutup Wahyu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan implementasi digitalisasi di Provinsi Bengkulu dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.