OJK Perkuat Integritas Pasar Modal dan Ekosistem Bursa Karbon 2026

Jakarta, Poroskeadilan.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk menjadikan Pasar Modal Indonesia sebagai instrumen strategis dalam mendukung agenda prioritas pemerintah. Langkah ini ditempuh melalui peningkatan integritas pasar, pendalaman likuiditas, penguatan basis investor institusi, serta percepatan ekosistem bursa karbon yang berstandar internasional.

​Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dalam sambutannya pada Pembukaan Perdagangan Perdana Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (2/1). Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta jajaran direksi SRO dan pemangku kepentingan pasar modal.

​Dalam arahannya, Mahendra menekankan pentingnya pelindungan investor ritel yang kini menjadi penopang utama IHSG. OJK tengah memfinalisasi aturan baru bagi pemengaruh keuangan atau finfluencer yang ditargetkan terbit pada pertengahan 2026.

​”Aturan ini akan menekankan pada aspek kapabilitas, transparansi, dan kepatuhan perizinan guna mendukung literasi investasi yang bertanggung jawab serta meminimalisir risiko manipulasi pasar,” ujar Mahendra.

​Pasar Modal Indonesia mencatatkan performa impresif sepanjang tahun 2025:

1. ​IHSG: Menutup tahun di level 8.646,94 (menguat 22,13% ytd) dengan beberapa kali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa (all time high).
2. ​Aliran Modal Asing: Mencatatkan net buy sebesar Rp36,23 triliun pada Semester II-2025.
3. ​Penghimpunan Dana: Mencapai Rp275 triliun dari 215 Penawaran Umum, termasuk 18 emiten baru.
4. ​Partisipasi Investor: Jumlah investor (SID) melonjak 36% menjadi 20,2 juta, didominasi oleh generasi muda di bawah usia 40 tahun.

​Meskipun tumbuh positif, OJK mencatat tantangan pada kapitalisasi pasar terhadap PDB Indonesia yang berada di level 72%, masih di bawah negara kawasan seperti India (140%) dan Malaysia (97%).

​Direktur Utama BEI, Iman Rachman, memaparkan masterplan pengembangan pasar modal 2026-2030. Target besar pada 2030 adalah membangun pasar modal yang inovatif, transparan, inklusif, dan kompetitif secara global.

​”Target ambisius ini didukung oleh penguatan infrastruktur pasar, peningkatan kualitas emiten, serta perluasan partisipasi publik untuk pembiayaan jangka panjang ekonomi nasional,” ungkap Iman.

​Memasuki tahun 2026, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) akan menjalankan empat program strategis:

1. ​Kualitas Emiten: Penyempurnaan kebijakan entry requirement, free float, hingga kebijakan exit (delisting) yang jelas.
2. ​Transparansi Beneficial Owner: Memperketat pengawasan pemilik manfaat akhir untuk meminimalisir transaksi tidak wajar.
3. ​Investor Institusi: Mendorong peran reksa dana, asuransi, dan dana pensiun dalam alokasi investasi yang sehat.
4. ​Bursa Karbon: Membangun Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang kredibel dan interoperable dengan standar global sesuai Perpres 110/2025.

​Sebagai bentuk kepedulian, OJK juga mengaktifkan POJK Nomor 19 Tahun 2022 bagi nasabah dan pemegang polis terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 10 Desember 2025. Kebijakan ini mencakup restrukturisasi kredit, penilaian kualitas kredit yang fleksibel, serta simplifikasi klaim asuransi bagi para korban.

​OJK menegaskan akan terus memantau dinamika global dan domestik guna memastikan pasar modal tetap menjadi pilar pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau Indonesia yang tangguh.