Senator Destita Soroti Kebijakan Rekening Pemerintah, Bank Daerah Diminta Tetap Diberi Ruang Tumbuh
Beranda » DAERAH » Senator Destita Soroti Kebijakan Rekening Pemerintah, Bank Daerah Diminta Tetap Diberi Ruang Tumbuh
BENGKULU – Anggota Komite IV DPD RI daerah pemilihan Bengkulu, apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., menyoroti dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap keberlangsungan usaha bank pembangunan daerah. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pemindahan rekening penggajian aparatur dan tenaga kerja pemerintah dari bank daerah ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Persoalan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Senator Destita ke Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Rabu (28/10/2026). Dalam pertemuan itu, Destita menerima paparan Direktur Utama Bank Bengkulu H. Iswahyudi bersama jajaran direksi dan manajemen mengenai perkembangan kinerja keuangan serta tantangan yang dihadapi bank daerah.
Iswahyudi memaparkan, hingga September 2026 total aset Bank Bengkulu mencapai Rp11,522 triliun atau tumbuh 1,50 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp11,351 triliun. Laba setelah pajak tercatat Rp113,418 miliar, meningkat 10,78 persen dari Rp102,380 miliar pada September 2025.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp8,395 triliun atau turun 6,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9,020 triliun. Penyaluran kredit juga sedikit terkoreksi 0,32 persen menjadi Rp7,739 triliun dari sebelumnya Rp7,763 triliun.
Dari sisi permodalan, Bank Bengkulu masih memiliki rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25 persen. Namun, manajemen tetap mencermati peningkatan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang perlu mendapat perhatian.
Dalam pertemuan tersebut, Iswahyudi menyampaikan bahwa pemindahan rekening penggajian aparatur dan tenaga kerja pemerintah ke bank Himbara berpotensi mengurangi dana pihak ketiga sekaligus memengaruhi keberlangsungan kredit yang telah disalurkan Bank Bengkulu.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah pengalihan rekening penyuluh pertanian dan tenaga kesehatan. Manajemen berharap kebijakan pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap bank daerah, termasuk kepastian penyelesaian kewajiban kredit nasabah apabila rekening penggajian mereka dipindahkan.
Persoalan serupa juga disampaikan terkait rencana pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang didukung anggaran pemerintah pusat. Bank Bengkulu berharap mekanisme pembayaran tetap memberikan ruang bagi bank daerah untuk mengelola rekening penerima gaji.
Selain itu, Iswahyudi menyoroti berkurangnya sumber likuiditas bank daerah akibat perubahan pengelolaan dana desa, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kondisi tersebut menuntut bank daerah mencari sumber pendanaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan kegiatan usaha.
Manajemen juga mendorong penguatan kelembagaan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk bank pembangunan daerah. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pembentukan lembaga khusus yang dapat mengoordinasikan pengelolaan BUMD secara lebih komprehensif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Senator Destita menilai bank pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam menjaga perputaran uang dan mendukung aktivitas ekonomi di daerah. Karena itu, kebijakan sektor keuangan nasional perlu mempertimbangkan keberadaan serta kontribusi bank daerah.
Menurut Destita, penguatan bank milik negara dan bank milik daerah semestinya berjalan beriringan. Kebijakan pengelolaan rekening pemerintah, likuiditas, dan regulasi perbankan perlu memberikan ruang yang seimbang agar bank daerah tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi, menghimpun dana masyarakat, serta membiayai kegiatan ekonomi lokal.
Sebagai anggota Komite IV DPD RI yang membidangi keuangan, perbankan, APBN, dan sektor terkait, Destita menyatakan berbagai aspirasi tersebut menjadi bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
Pertemuan itu juga membahas peluang pembiayaan pembangunan melalui obligasi daerah. Instrumen tersebut dapat menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal, kelayakan proyek, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Destita berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan dapat diperkuat sehingga kebijakan nasional tidak menghambat pertumbuhan bank daerah. Keberadaan bank pembangunan daerah dinilai penting untuk menjaga perputaran dana di wilayah sendiri sekaligus memperluas pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Bengkulu.
🗓️ Oktober 15, 2026