Bengkulu, Poroskeadilan.com. Selasa (30/6/2026) – Dinas Sosial Kota Bengkulu terus memperkuat kualitas pengelolaan data kesejahteraan sosial melalui kegiatan evaluasi, pendampingan, dan diskusi terkait pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta teknis penginputan data pada aplikasi SIKS-NG dan PKH Terbatas. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Singaran Pati dan dihadiri oleh seluruh operator kelurahan se-Kecamatan Singaran Pati.
Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita, S.Pt., M.E., didampingi Sekretaris Dinas, Iryana, S.Sos., Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Fatimah Zuhroh Ningsih, Subkoordinator, serta Operator SIKS-NG Dinas Sosial Kota Bengkulu.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pendampingan teknis mengenai proses pemutakhiran data DTSEN, tata cara penginputan data pada aplikasi SIKS-NG dan PKH Terbatas, serta pemahaman terhadap prosedur yang harus diterapkan agar data yang dihasilkan valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain pendampingan teknis, kegiatan ini juga menjadi forum diskusi antara Dinas Sosial Kota Bengkulu dengan para operator kelurahan untuk mengidentifikasi berbagai kendala operasional yang dihadapi di lapangan. Berbagai masukan dan permasalahan yang disampaikan peserta menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemutakhiran data kesejahteraan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita, S.Pt., M.E., menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyaluran program bantuan sosial agar tepat sasaran.
«”Pemutakhiran data harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan. Melalui evaluasi dan pendampingan ini, kami berharap seluruh operator memiliki pemahaman yang sama sehingga kualitas data semakin baik dan dapat mendukung pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial secara tepat sasaran,” ujar Afriyenita.»
Dinas Sosial Kota Bengkulu berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh operator data di tingkat kecamatan dan kelurahan sebagai upaya memperkuat tata kelola data kesejahteraan sosial. Dengan data yang valid, mutakhir, dan berkualitas, diharapkan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Editor : Doni
