Pemprov Bengkulu Susun Dokumen Perlindungan Mangrove untuk 30 Tahun ke Depan
Image : Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPM) Provinsi Bengkulu di Hotel Mercure Bengkulu
Bengkulu, Poroskeadilan.com. Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (RPPM) Provinsi Bengkulu di Hotel Mercure Bengkulu, Senin (8/6/2026).
Kepala DLHK Provinsi Bengkulu, Safnizar, mengatakan penyusunan RPPM merupakan langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, tim ahli, hingga pemangku kepentingan lainnya guna menghasilkan dokumen yang komprehensif dan implementatif.
“Dokumen ini bukan hanya milik DLHK, tetapi menjadi dokumen bersama yang disusun berdasarkan data dari masing-masing instansi agar valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Safnizar.
Ia menjelaskan, penyusunan RPPM didukung melalui Program Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) dan ditargetkan menghasilkan Draft Nol pada Juli 2026. Dokumen tersebut nantinya menjadi arah kebijakan pengelolaan mangrove Provinsi Bengkulu hingga 30 tahun mendatang.
FGD dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu, R.A. Denni, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
Dalam sambutannya, Denni menegaskan pentingnya keberadaan mangrove sebagai benteng alami wilayah pesisir, terutama bagi Provinsi Bengkulu yang sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan laut.
Menurutnya, keberhasilan penyusunan RPPM sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan tersinkronisasi antar sektor. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi hal penting dalam proses penyusunan dokumen tersebut.
“Melalui forum ini kita menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, dan membangun komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove sebagai aset lingkungan yang sangat penting bagi masyarakat Bengkulu,” kata Denni.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap lahir rekomendasi kebijakan yang implementatif, penguatan tata kelola mangrove, serta meningkatnya sinergi antarinstansi dalam mendukung konservasi dan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan.
Editor : Doni
