Ekonomi Bengkulu Tumbuh 4,82 Persen, Pemprov Siapkan Strategi 2026
Bengkulu, Poroskeadilan.com – Di tengah tekanan geopolitik global yang semakin dinamis, Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi daerah. Hal ini mengemuka dalam Sarasehan Perekonomian Bengkulu 2026 yang digelar di Hotel Santika Bengkulu, Kamis (9/4).
Mengusung tema “Sinergi Moneter dan Fiskal Menjaga Stabilitas Aktivitas Produksi dan Distribusi di Tengah Tekanan Geopolitik”, forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah, otoritas keuangan, dan pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Kegiatan dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, RA Denni, yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa perekonomian Bengkulu menunjukkan tren positif.
Pada tahun 2025, ekonomi Bengkulu tumbuh sebesar 4,82 persen (year-on-year), meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 4,62 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan—terutama kelapa sawit dan kopi—serta perdagangan.
“Selain itu, inflasi berhasil kita jaga di level 2,7 persen, yang menunjukkan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga,” jelasnya.
Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah terus mengakselerasi berbagai program strategis, mulai dari ketahanan pangan, pencetakan sawah baru, penguatan UMKM, hingga optimalisasi distribusi antarwilayah guna meredam dampak eksternal.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Bengkulu pada Triwulan I 2026 berada di kisaran 4,47 hingga 5,03 persen (yoy).
Namun, ia juga mengingatkan sejumlah tantangan, seperti penurunan transfer ke daerah sebesar 20,38 persen serta belum pulihnya sektor pertambangan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, RA Denni berfoto bersama usai kegiatan, Kamis (9/4). (Murdani)
Dari sisi inflasi, Bengkulu mencatat angka 2,85 persen (yoy) per Maret 2026—lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Di sisi lain, digitalisasi ekonomi terus menunjukkan perkembangan signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah pengguna QRIS yang telah mencapai lebih dari 267 ribu pengguna.
Di sektor fiskal, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Mohamad Irfan Surya Wardana, melaporkan realisasi pendapatan negara hingga Februari 2026 mencapai Rp409,5 miliar, tumbuh 24,18 persen. Sementara belanja negara mencapai Rp942,94 miliar atau tumbuh 25,33 persen.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan progres positif, dengan realisasi mencapai Rp1,9 triliun atau sekitar 22,71 persen dari pagu APBN.
Dari perspektif global, Kepala Departemen Riset Industri dan Regional Bank Mandiri, Dendi Ramdani, yang hadir secara virtual, mengingatkan potensi risiko kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Ia menyebut, dalam skenario terburuk seperti konflik terbuka antara Iran dan Israel, harga minyak dunia berpotensi melonjak hingga 132 dolar AS per barel.
Meski demikian, sejumlah sektor dinilai tetap prospektif dan mampu menjadi penopang ekonomi, seperti telekomunikasi, kesehatan, industri manufaktur hilir, serta sektor makanan dan minuman.
Melalui sarasehan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia dan DJPb sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi, guna menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta daya beli masyarakat sepanjang tahun 2026.
Penulis: Murdani
Editor: Hari Budi
