Istana Menjawab Polemik Isu Ketua DPD RI soal MBG

Ini yang Tidak Dilakukan Media Kredibel, Tapi Berani Dilakukan Homeless Media

Oleh: Hariqo Wibawa Satria

Media kredibel tidak melakukannya, tapi puluhan homeless media berani melakukannya: menipu mesin pencari dan diri sendiri. (Cek Poin 3 dan 4).

Mari kita simak langsung ke kronologi kasusnya.

Pertama. Tahun lalu pada 6 Januari 2025: Peluncuran perdana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini langkah bersejarah karena ternyata: 96% lebih penduduk Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. 66% pola makan anak Indonesia sangat buruk. 65% anak tidak sarapan ke sekolah, 32% remaja putri anemia, dan 21% balita mengalami stunting.

Kedua. Besoknya 7 – 13 Januari 2025, terjadi peningkatan perbincangan tentang perbaikan gizi di masyarakat dan anggaran MBG.

Ketiga. 14 Januari 2025: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin, menyatakan mendukung penuh perbaikan gizi untuk masa depan Indonesia Emas sesuai visi Presiden RI Prabowo Subianto, mewacanakan alternatif pendanaan, dan mengajak masyarakat bergotong royong mendukung MBG.

Pernyataan ini bagian dari diskursus di minggu-minggu awal peluncuran MBG. Dan memang sejak Indonesia berdiri, belum pernah ada program MBG yang setiap hari, masif dengan target seluruh ibu hamil, balita, pelajar, guru dan tenaga kependidikan.

Keempat. Setahun kemudian (sekitar akhir Februari 2026 ini), ratusan akun abal-abal dan puluhan homeless media kembali ‘menggoreng’ pernyataan lama tersebut. Tentu, kita patut objektif bahwa tidak semua homeless media buruk.

Trik liciknya: mereka sengaja mengubah tanggal berita dari 14 Januari 2025 menjadi 21 atau 22 Februari 2026. Bahkan ada akun yang menggunakan aplikasi tertentu, sehingga video lama itu terlihat benar-benar seperti wawancara terbaru.

Niatnya menipu mesin pencari, padahal mereka sedang menipu diri sendiri. Tujuannya memprovokasi pembaca agar masyarakat mengira itu adalah berita hangat yang baru saja terjadi.

Akhirnya terjadi polemik, ditambah isu anggaran pendidikan dan lain-lain. Untuk itu perlu kami tegaskan:

Tidak ada sama sekali kebijakan zakat untuk MBG. Kemudian, MBG sama sekali tidak mengurangi anggaran pendidikan. Pemerintah sangat menyadari fakta bahwa 40 persen ruang kelas kita masih rusak ringan dan sedang.

Buktinya, tahun 2025, pemerintah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Tahun 2026 targetnya 71 ribu satuan pendidikan.Inilah revitalisasi sekolah yang terbesar di era reformasi.

Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah 288.000 sekolah mendapatkan Interactive Flat Panel (IFP) atau Smart Board.

Bukti lainnya, kehadiran MBG justru memperkuat ekosistem pendidikan, dan MBG telah menjangkau 280.023 satuan pendidikan dengan 43,17 juta peserta didik penerima manfaat di seluruh Indonesia (Data Per 18 Februari 2026).

MBG juga terbukti mencegah anak putus sekolah, meningkatkan kehadiran, mengamankan proses pendidikan, serta meningkatkan gizi dan fokus siswa dalam belajar.

Saat ini, 107 negara sudah memiliki kebijakan nasional terkait pemberian makan di sekolah. Bangsa kita bergerak lebih cepat dan kompak.

Sekarang secara keseluruhan penerima manfaat MBG sebanyak 60.242.899 orang, menyerap 1.037.403 tenaga kerja baru, membantu meringankan beban ekonomi jutaan keluarga.

Belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia sebanyak 60 juta orang lebih mendapatkan MBG setiap hari.

Belum pernah juga terjadi dalam sejarah Indonesia, jumlah peserta pemeriksaan kesehatan preventif melalui Cek Kesehatan Gratis mencapai rekor 70 juta orang pada tahun 2025. Inilah rekor baru dalam sistem kesehatan Indonesia.

Selama 16 bulan ini, Pemerintahan Presiden Prabowo terus berjuang agar seluruh rakyat Indonesia memiliki standar gizi yang layak, tubuh yang sehat, serta gaya hidup modern dan maju melalui Cek Kesehatan Gratis setiap tahun.

Ini adalah langkah krusial yang berjalan beriringan dengan MBG, mengingat setiap hari lebih dari 2000 orang Indonesia meninggal dunia karena penyakit TBC dan kardiovaskular.

Namun, di tengah perjuangan besar ini, kita harus berhati-hati terhadap Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK), foto dan video palsu buatan kecerdasan buatan (AI) yang telah terbukti menyebabkan kerusuhan dan korban jiwa di banyak negara.

MBG menggunakan APBN. Karena itu, kritik dan saran dari masyarakat sangat diperlukan.

Untuk mencegah penyimpangan dan melawan korupsi, pemerintah membuka pintu lebar-lebar bagi laporan masyarakat melalui kanal resmi:

Call Center 127 (SAGI/Sentra Aduan Gizi Indonesia) atau WhatsApp Hotline: 0811-1000-8008. Terima kasih. Salam Indonesia Bergerak Maju.

Hariqo Wibawa Satria, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Jakarta 25 Februari 2026.