Martuani: Komando Polri Tak Boleh Dilemahkan Lewat Reformasi

Jakarta – Irjen Pol. (Purn) Drs. Martuani Sormin, mantan Kapolda Sumatera Utara dan Koorsahli Kapolri, menegaskan pentingnya menjaga posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden. Purnawirawan jenderal yang juga pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT INALUM ini menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian mana pun karena dinilai berpotensi melemahkan independensi lembaga penegak hukum tersebut.

Dalam diskusi yang digelar Kamis (13/11/2025), Martuani menekankan bahwa Polri memerlukan ruang gerak profesional yang bebas dari tarik-menarik kepentingan politik. Menurutnya, mekanisme pertanggungjawaban Polri langsung kepada Presiden merupakan sistem terbaik dan tidak perlu diubah.

“Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, independensinya akan tergerus. Komando menjadi panjang dan rentan intervensi kepentingan,” ujarnya.

Martuani turut menyoroti tantangan internal Polri, terutama menyangkut kesejahteraan personel dan kualitas kepemimpinan di tingkat wilayah. Ia mengisahkan pengalaman saat menjabat sebagai Kapolda Papua, saat seorang anggota Brimob terluka akibat panah dalam pengamanan unjuk rasa.

Menurutnya, Kapolres setempat tidak sigap memberi penanganan. Begitu menerima laporan, Martuani langsung mengevakuasi anggota tersebut dan membawanya ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan.

“Kasus seperti itu menunjukkan masih ada pimpinan yang kurang peduli terhadap anggotanya,” tegasnya.

Ia juga menilai peredaran narkoba masih menjadi persoalan serius. Masalah tersebut, katanya, terus hidup sebagai “sumber uang panas” karena masih ada oknum yang mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Selain itu, disiplin serta profesionalisme sebagian anggota Polri masih perlu ditingkatkan, termasuk keberanian menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Martuani menekankan pentingnya kesejahteraan anggota Polri sejak awal masa dinas hingga pensiun. Kesejahteraan yang buruk, kata dia, dapat membuat personel mudah tergoda pada perilaku menyimpang.

“Pimpinan Polri harus punya sikap kenegarawanan. Mereka harus memikirkan kesejahteraan seluruh anggota, bukan hanya kepentingan pribadi,” ujarnya.

Ia menilai reformasi Polri harus diarahkan pada penguatan disiplin, peningkatan profesionalisme, dan perbaikan moral di setiap level kepemimpinan.

Terkait pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian oleh Presiden Prabowo Subianto, Martuani menyatakan dukungan penuh. Ia menilai keterlibatan para mantan Kapolri era Presiden Joko Widodo merupakan langkah yang tepat.

Namun ia menegaskan, reformasi Polri tidak boleh mengarah pada pelemahan komando kepolisian, termasuk melalui wacana penempatan lembaga tersebut di bawah kementerian mana pun.

Martuani menutup pandangannya dengan menegaskan bahwa Polri harus tetap kuat, profesional, dan berdiri langsung di bawah Presiden agar mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara optimal.