Dongkrak Geliat Ekonomi UMKM, Pemprov Bengkulu Keluarkan Kebijakan Strategis Penyaluran KUR

Poroskeadilan.com, Bengkulu – Mendongkrak geliat ekonomi daerah khususnya sektor UMKM, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu bekerjasama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Bengkulu, melakukan gebrakan strategis penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada para pelaku usaha.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan, adanya pertemuan bersama para pelaku industri jasa keuangan, baik perbankan maupun non bank terkait KUR jelas sangat strategis dan produktif.

Pasalnya, jika hanya mengandalkan celah fiskal pemerintah daerah tidak akan mampu menggerakkan ekonomi Bengkulu secara keseluruhan. Terlebih APBD Provinsi Bengkulu hanya sebesar 3 triliun rupiah lebih.

“Kalau KUR ini bisa kita optimalkan secara produktif ke masyarakat pelaku usaha khususnya UMKM, maka saya pastikan dinamika ekonomi Bengkulu akan bergerak,” jelas Gubernur Rohidin usai pimpin Coffee Morning bersama FKIJK Provinsi Bengkulu, di Ruang Garuda, Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (07/03).

Di samping itu pertemuan ini menurut Gubernur Rohidin juga membahas peningkatan literasi keuangan agar terwujudnya inklusi keuangan yang baik, yaitu masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Kebijakan yang diambil harus bisa memberikan kemudahan yang memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu salah satunya yang bergerak di UMKM. Maka capaiannya nanti dapat menjadi perbandingan progres kemajuan ekonomi daerah yang jelas dan terukur signifikan.

“Jadi kalau kita bisa menyalurkan minimal 2 kali lipat KUR dibandingkan tahun lalu, pasti akan bergerak ekonomi pada tingkat bawah. Karena pasti akan adanya penyerapan tenaga kerja dan ini kita harapkan,” imbuh Gubernur Bengkulu ke-10 ini.

Selanjutnya, gebrakan strategis penyaluran KUR ini juga ditegaskan Gubernur Rohidin, harus ditindaklanjuti ke tingkat kabupaten/kota bersama industri jasa keuangan yang ada di daerah.

“Maka pertemuan ini menjadi sangat penting dan saya perlu mendapatkan dukungan dari para perbankan dan non bank dan tentu ini akan kita break down dengan pertemuan tingkat kabupaten/kota, karena data real penerima KUR dari UMKM ada di kabupaten/kota. Tentu ini kebijakan pada tingkat provinsi yang betul-betul mengedukasi dan mengadvokasi semua pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu Tito Adji Siswantoro mengatakan, kebijakan strategis penyaluran KUR ini diharapkan meningkat untuk tahun ini. Dimana pada tahun 2022 lalu penyaluran KUR pada angka 4,4 triliun rupiah. Ditargetkan pada 2023 meningkat menjadi 10 triliun rupiah.

“Untuk itu kita bekerjasama dengan industri jasa keuangan, khusus para penyalur KUR bersinergi untuk mendongkrak capaian target tersebut,” jelasnya.

Sementara itu terkait adanya kendala B-Cheking yang tidak sinkron antara data di perbankan pusat dan di daerah, ke depan akan dilakukan optimalisasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

“Itu terkait dengan kendala secara sistem, kita akan berkoordinasi ke OJK pusat, karena memang data SLIK memang ada kendala di pusat yang sebelumnya disebut B-cheking,” ujarnya.

Diketahui data Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Perwakilan Bengkulu menyebutkan, di tahun 2022 penyaluran KUR sebesar 4,4 triliun rupiah. Tertinggi penyalurannya di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara sementara penyaluran terendah di Kabupaten Kepahiang.