Waka II Nopiyanto: Dinsos Harus Turun ke Masyarakat, Agar Tidak Ada Tumpang Tindih Bansos

0

Mukomuko, Poroskeadilan.com- Guna mengantisipasi tumpang tindih data bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah pusat maupun daerah, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu diminta untuk melakukan pendataan dengan cara turun langsung ke tengah masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Mukomuko, Nopiyanto SH. Ia mengungkapkan, pendataan dengan cara turun langsung ke masyarakat merupakan cara jitu agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

“Agar bantuan sosial tepat sasaran, Dinas Sosial dalam hal ini agar bisa kroscek dan turun melihat yang benar-benar berhak mendapat bantuan, supaya tidak terjadi tumpang tindih,” ujar nya, (6/2/2023).

Politisi Perindo itu juga mengungkapkan, persoalan Bansos yang didistribusikan dinilai belum tepat sasaran muncul dalam catatan pemberitaan

“Soal Bansos itu salah satu pokok pembicaraan. Jadi, baik bansos dari Pusat, dari Provinsi maupun Pemkab, itu harus benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan fakta yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.

Nopiyanto juga menyebutkan bahwa data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui Dinsos setempat perlu dilakukan pengecekan dan pendataan ulang.

“Jangan malah yang menerima Bansos itu justru orang yang tidak berhak. Ini harus tepat sasaran, dengan adanya sistem yang dibuat oleh Pemerintah itu tidak bisa lagi dimainkan,” bebernya.

“Salah satu contohnya, ketika masyarakat sudah mendapatkan beras BPNT, jadi dia tidak bisa mendapatkan bantuan yang lain lagi. Kemudian yang belum mendapatkan bantuan itu harusnya diserap dan diberikan haknya,” imbuhnya.

Wakil Ketua II DPRD Mukomuko itu juga meminta agar Dinsos segera bergerak melakukan survei lapangan serta memperbaiki data yang ada.

“Untuk Dinsos dan Dinas lain yang memiliki keterkaitan dengan hal itu, agar dapat memperhatikan pengawasan langsung. Orang tersebut layak atau tidak menerima bantuan, jangan sampai tidak tepat sasaran. Karena apa yang diperlukan masyarakat itu merupakan aspirasi yang harus disampaikan ke pemerintah,” jelasnya.

“Survei langsung kembali ke lapangan, tidak menutup kemungkinan yang sudah mendapatkan bantuan tersebut, sudah layak hari ini. Sehingga bisa dilipat dengan orang lain,” tandasnya. (3z)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini