Bengkulu, Poroskeadilan.com – Pemerintah Propinsi Bengkulu menggelar pelatihan bagi pengusaha lokal untuk masuk marketplace khusus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelatihan itu diadakan di Senandung Resto, Senin (30/01/2023) lalu.
Kegiatan ini dilakukan mengingat UMKM adalah sektor yang paling mendominasi perekonomian di Propinsi Bengkulu. Sehingga, salah satu program BPD HIPMI Bengkulu adalah peningkatan ekonomi dan kolaborasi dengan pemerintah di propinsi Bengkulu.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang difokuskan bagaimana agar anggaran Pemerintah Propinsi atau pun Kabupaten / Kota untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui pengusaha lokal yang ada di provinsi Bengkulu.
Upaya ini sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi untuk memprioritaskan produk lokal dan juga pengusaha lokal agar dapat menggerakan ekonomi di daerah.
“Nah syaratnya, supaya produk Bapak-Ibu bisa dibeli oleh pemerintah kota, harus mendaftarkan diri di E-Katalog,” ujar Deki Kurniawan pemateri dari UKPBJ Propinsi Bengkulu dalam keterangan tertulis, selasa (31/01/2023).
Sebagai informasi, E-Katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Lebih lanjut, Sekretaris Umum BPD HIPMI Bengkulu Jumi Irawan, menargetkan masing-masing pengusaha yang tergabung di HIPMI dapat memiliki akun dan aktif, sehingga bisa disosialisasikan kepada user dilingkup pemerintah di Bengkulu. Deki Kurniawan
“Harapan kami produk-produk lokal Bengkulu dapat masuk E-Katalog lokal, regional mau pun nasional. Sehingga seluruh produk pengusaha di Bengkulu nanti bisa terpampang di seluruh etalase yang ada di Indonesia,” terang Jumi Irawan.
Dalam kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Umum BPD HIPMI Bengkulu Jumi Irawan dan sekitar 30 pengusaha muda yang tergabung di HIPMI Bengkulu, dengan berbagai produk unggulan dan bidang usaha.
Pasca pelatihan ini, pelaku usaha dihimbau segera melakukan sosialisasi ke lingkup dinas di tingkat propinsi dan kabupaten / kota. Sehingga dapat segera membangun kolaborasi. Selain itu, HIPMI mendorong agar pemirintah di Bengkulu untuk segera melakukan belanja daerah, agar penyerapan anggaran dapat terserap secara maksimal.
