Pemprov Bengkulu Launching Siranggar Baja

Poroskeadilan.com, Bengkulu – Provinsi Bengkulu terus meningkatkan kinerja pengelolaan birokrasi melalui e-government. Salah satunya dengan meluncurkan Sistem Perencanaan Penganggaran Hibah Berbasis Kinerja (Siranggar Baja) yang digagas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu, Kamis (15/12/2022).

“Siranggar Baja itu satu bagian dari unit e-government yang kita bangun terkait dengan bagaimana merencanakan, merealisasikan, kemudian pertanggung jawaban belanja hibah, mudah – mudahan dengan sistem elektronik seperti ini mungkin perencanaannya lebih bagus, terkontrol, termasuk tidak adanya penundaan – penundaan,” jelas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sekaligus meluncurkan aplikasi Siranggar Baja secara resmi.

Gubernur Rohidin pun menjelaskan bahwa beberapa tahun terakhir Pemprov sering kali mengalami keterlambatan penyaluran dana hibah. Di antaranya karena kurangnya kelengkapan administrasi, juga usulan baru padahal usulan pertama sedang diproses, juga usulan yang tidak lengkap. Diharapkan dengan sistem elektronik seperti ini, tahapan ini akan berjalan sesuai dengan prediksi waktu.

Terkait dengan penggunaan aplikasi Siranggar Baja, Gubernur Rohidin mengingatkan agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu juga kemudahan mengakses aplikasi serta adanya petugas pengarah.

“Jangan sampai nanti masyarakat tidak bisa mengusulkan hibah, gara – gara pakai elektronik, apa iya seperti masjid, kelompok – kelompok pengajian bisa mengusulkan seperti ini, maka menurut saya tetap diperlukan petugas yang membantu mengisi, tetapi tetap ada bentuk fisik ulasan hibah,” minta Gubernur Rohidin.

Selain meluncurkan Sistem Perencanaan Penganggaran Hibah Berbasis Kinerja (Siranggar Baja) pada kegiatn ini juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan (High Level Meeting/HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bengkulu.

Menghadapi akhir tahun dan hari besar agama, beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan, untuk itu Gubernur Rohidin menginstruksikan kepada Satgas Pangan untuk memastikan supplier tidak melakukan penumpukan barang kemudian dijual di atas harga eceran tertinggi.

Selain kebutuhan pokok, inflasi juga dipengaruhi oleh harga tiket pesawat, dijelaskan Gubernur Bengkulu bahwa kenaikan, bisa dikurangi dengan kembali membuka rute – rute penerbangan Bengkulu yang akibat COVID-19 beberapa rute di stop penerbangannya.

“Terkait dengan inflasi itu kan sebenarnya tadi bandara, saya tadi berkordinasi dengan GM, saya juga sudah bersurat untuk bisa mengaktifkan lagi rute penerbangan ke beberapa provinsi tetangga, karena ini harga tiket pesawat sudah luar biasa tinggi 1,2 hingga 1,3 juta biasanya hanya saat lebaran, sekarang sudah semahal itu,” pungkas Gurnur Rohidin.